MerahPutih.com - Ketua DPD Partai Gerindra, M. Taufik membantah bahwa DPRD DKI ikut terlibat dalam dugaan korupsi proyek rehabilitasi 119 sekolah di DKI Jakarta.
Pasalnya, kata Taufik, penganggaran dana proyek rehabilitasi pendidikan DKI Jakarta diinput melalui online.
"Ya mana mungkin (terlibat DPRD), kan sekarang pake online. Gimana bisa masuknya DPRD. Apalagi itu lelangnya kan konsolidasi, BUMN rata-rata. Jadi tudingan itu ngada-ngada aja," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (16/7).
Tak hanya itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu menuturkan proyek rehabilitasi pendidikan DKI wewenang dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
"DPRD kan enggak jalanin apa-apa,kan yang jalanin eksekutif," tuturnya.
Diketahui, rehabilitasi berat 119 sekolah dari tingkat SD, SMP, dan SMA itu menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2017 yang dianggarkan oleh Suku Dinas Pendidikan masing-masing wilayah di DKI Jakarta.
Adapun rehabilitasi berat yang dimaksud yaitu perbaikan sekolah pada bagian pagar, plafon, kusen, dan lainnya. Sementara total anggaran untuk perbaikan seluruh sekolah itu mencapai Rp 191 miliar. (Asp)