MERAHPUTIH.COM - DPR RI mendorong pembentukan badan khusus untuk mengelola aset hasil perampasan setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset resmi disahkan menjadi undang-undang. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan badan pengelola aset rampasan tersebut nantinya berdiri terpisah dari lembaga penegak hukum.
Menurut dia, pemisahan itu diperlukan untuk menghindari konflik kepentingan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset.
“Pertama, badan pengelola perampasan aset. Ini kami dorong sebuah badan tersendiri yang berbeda dengan penegak hukumnya. Kenapa? Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak-banyak mungkin merampas aset karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest,” kata Habiburokhman setelah rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).
Habiburokhman menjelaskan pemisahan badan pengelola aset dengan aparat penegak hukum juga diterapkan di sejumlah negara. Ia mencontohkan Amerika Serikat, Inggris, dan Australia yang memiliki pemisahan antara lembaga penegak hukum dan badan pelaksana pengelolaan hasil perampasan aset.
Baca juga:
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
“Di banyak negara, ya lagi-lagi kami tadi melakukan perbandingan dengan internet, di banyak negara sebagian besar dipisahkan. Di Amerika Serikat, di Inggris, di Australia, itu dipisahkan antara badan pelaksana pengelolaan hasil perampasan aset dan penegak hukumnya yang sudah ada,” ujarnya.
DPR RI resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).
Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Sari Yuliati.(knu)
Baca juga:
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen