DPR Minta Aksi Nyata Pemerintah Atasi Antrean Kendaraan di SPBU Sumbar, Jangan Lempar Tanggung Jawab
Jumat, 02 Januari 2026 -
Merahputih.com - Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Barat I, M Shadiq Pasadigoe, memberikan perhatian serius terhadap fenomena antrean panjang kendaraan yang masih terjadi di sejumlah SPBU di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang.
Kondisi sulit ini diketahui mulai terjadi setelah rentetan musibah banjir dan longsor melanda wilayah tersebut dan berdampak pada kelancaran arus logistik.
“Dalam reses ini, banyak masyarakat yang menyampaikan langsung kepada saya tentang antrean panjang BBM di SPBU. Ini bukan persoalan kecil. Di tengah kondisi pascabencana, masyarakat justru dihadapkan pada kesulitan tambahan,” tegas Shadiq dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/1).
Baca juga:
Update Harga BBM 1 Januari 2026: Pertamina, Shell, BP, Vivo Kompak Turun
Desakan Koordinasi Lintas Kementerian
Politisi Fraksi Partai NasDem ini menekankan bahwa persoalan distribusi BBM bukan hanya tugas satu lembaga, melainkan tanggung jawab kolektif antara Kementerian ESDM sebagai regulator, Kementerian BUMN yang membawahi operasional PT Pertamina (Persero), serta Kementerian Perdagangan dalam hal pengawasan niaga.
Shadiq meminta ketiga kementerian tersebut bersinergi tanpa harus saling melempar tanggung jawab demi memulihkan aktivitas ekonomi warga.
Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Mobilitas Warga
Sebagai mantan Bupati Tanah Datar dua periode, Shadiq mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jalur distribusi energi di daerah terdampak bencana.
Baca juga:
Tembus Jalur Terdampak Bencana, Pertamina Berhasil Pasok BBM ke 4 SPBU Bener Meriah Aceh
Ia meminta adanya penambahan pasokan BBM sementara untuk mengurai antrean dan memperkuat pengawasan agar tidak ada penyalahgunaan di lapangan.
"Negara harus hadir secara nyata dalam situasi darurat dan pemulihan. Masyarakat Sumatera Barat sedang bangkit dari musibah banjir dan longsor. Jangan sampai kesulitan BBM justru memperlambat pemulihan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat,” tutupnya.
