Divestasi Saham PT Freeport jadi Perdebatan Sengit Di DPR
Senin, 23 November 2015 -
MerahPutih Politik - Persoalan mengenai mekanisme divestasi saham PT Freeport Indonesia terus menjadi perdebatan sengit. Pasalnya, pemerintah menginginkan Freeport untuk melepas saham terlebih dahulu ke pemerintah.
Justru PT Freeport Indonesia berkeinginan untuk melepas sahamnya melalui pasar modal. Hal ini membuat sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi geram atas niat dari perusahaan asal Amerika tersebut.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Kurtubi mengatakan pihaknya tidak setuju apabila PT Freeport yang ingin melepas sahamnya melalu pasar modal alias Initial Public Officer (IPO) yang dirasa kurang kuat dari aspek hukum.
"Menurut saya IPO kurang tepat, nanti sewaktu-waktu sahamnya bisa dibeli lagi sama Freeport," ungkap Kurtubi saat ditemui di Ruang Sidang Komisi VII Gedung DPR/RI, Senin, (23/11).
Kurtubi menambahkan skema penawaran saham freeport lebih baik melalui skema bisnis. Pasalnya, pada pelaksanaannya, ia meminta agar perusahaan yang mengambil alih sahamnya.
"Freeport nggak boleh menjual saham Freeport melalui IPO, divestasi harus diambil alih oleh perusahaan BUMN," tuturnya.
Menurut Kurtubi, sebenarnya pihak Bursa Efek Indonesia bisa saja melacak pihak yang akan membeli saham Freeport. Akan tetapi, hal tidak menutup kemunginan mereka akan membeli sahamnya kembali.
"Di dalam UU disebutan tidak ada larangan siapapun yang sudah tercatat di Bursa efek. Ngga ada larangan, siapapun boleh membeli, anda melanggar UU jika melarang beli saham," tututnya.
Seperti diketahui, pada 14 Oktober lalu Freeport seharusnya menawarkan saham sebesar 10,36 persen sesuai yang tecantum pada Kontrak Karya. Tapi hingga saat ini belum juga melakukan investasi.
Selain itu, Kementerian ESDM pun hanya sebatas memberikan teguran kepada PT Freeport. Apabila divestasi dilakukan, maka pemerinta RI mendapat saham 20 persen Freeport.(abi)
Baca Juga:
- Polemik PT Freeport Pengalihan Isu Kewajiban Divestasi Saham
- PT Freeport Rekam Pembicaraan dengan Setya Novanto, Maroef Sjamsoeddin Terancam
- Setya Novanto Bantah Catut Nama Jokowi dalam Kontrak PT Freeport
- PT Freeport Beberkan Kontribusi di Papua
- Akhirnya Pemerintah Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat PT Freeport