Diborong Negara dan Orang Kaya, Anggaran Vaksin Dipastikan Melonjak
Kamis, 28 Januari 2021 -
MerahPutih.com - Anggaran untuk vaksin COVID-19 yang diestimasikan sebesar Rp73,3 triliun berpotensi mengalami lonjakan seiring harga vaksin yang mengalami kenaikan. Kenaikan harga vaksin karena negara-negara kaya memborong semua ketersediaan vaksin COVID-19.
"Tentu, akan melihat dinamika yang terjadi," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan dalam raker dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (28/1).
Baca Juga:
9.200 Vial Vaksin Sinovac Tiba di Indramayu
Sri Mulyani menjelaskan kenaikan harga vaksin dunia, sebab negara kaya memborong dan orang-orang kaya di negara kaya mulai memborong sendiri. Kondisi ini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merupakan peringatan bahwa vaksinasi COVID-19 bisa menjadi tragedi moral dunia.
Sri Mulyani memastikan Pemerintah Indonesia tetap akan melakukan vaksinasi gratis untuk seluruh masyarakat untuk menjamin bahwa semua orang harus divaksinasi tanpa pengecualian dengan total dosis diamankan itu 663,5 juta vaksin.
"Ini untuk memenuhi vaksinasi gratis herd immunity dan jangka waktu yang Presiden harapkan dapat selesai 2021, meski sebetulnya 15 bulan," katanya.
Ia mengatakan untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi akan dilakukan refocusing atau realokasi belanja untuk menjaga defisit dengan difokuskan pada belanja nonprioritas serta penyesuaian pada belanja barang dan belanja modal nonoperasional.
"Ini akan diselesaikan pada Februari agar pelaksanaan pemulihan ekonomi dapat segera berjalan," ujarnya.
Pemenuhan anggaran juga dilakukan melalui optimalisasi pembiayaan 2021 yaitu menggunakan silpa PEN 2020 sesuai amanat UU APBN 2021 serta memanfaatkan sumber pembiayaan murah untuk mendukung program vaksinasi dan pengadaannya, dikawal erat oleh KPK, BPK, dan Kemenkes.
Presiden Joko Widodo mengungkapkan pemerintah terus melakukan pembenahan dalam menghadapi kendala yang ditemui saat pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 yang diberikan secara gratis kepada masyarakat Indonesia.
Hal tersebut disampaikannya menanggapi pertanyaan Juru Bicara Pemerintah untuk Vaksinasi COVID-19 Reisa Broto Asmoro mengenai masih rendahnya tingkat realisasi vaksinasi kepada tenaga kesehatan.
“Ini kan memang baru awal-awal ya, vaksinasi ini awal dimulai dari tenaga kesehatan (nakes), baik dokter maupun perawat. Biasa di awal itu ada manajemen di lapangan yang perlu diperbaiki,” ujarnya di halaman tengah Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/1). (Knu)
Baca Juga:
250 Ribu Tenaga Kesehatan Sudah Divaksin COVID-19
