MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memfasilitasi dialog antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan perwakilan TikTok menyusul ramainya isu PHK di TikTok-Tokopedia.
Pertemuan digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7). Hadir dalam dialog tersebut Menteri Ketenagakerjaan, perwakilan TikTok Indonesia, serta perwakilan TikTok dari China.
Dasco mengatakan DPR sengaja mengundang manajemen TikTok setelah menerima banyak laporan dan melihat isu PHK menjadi perbincangan luas di media sosial.
Dalam beberapa hari terakhir ini kami dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerima masukan maupun hal-hal yang viral di media sosial, terutama menyangkut isu pemutusan hubungan kerja dari karyawan TikTok yang akhir-akhir ini mengemuka,
kata Dasco.
Baca juga:
Tokopedia dan TikTok Dikabarkan Lakukan PHK, Pemerintah Cari Fakta Lapangan
Menurutnya, dialog dilakukan agar masyarakat memperoleh penjelasan langsung dari perusahaan.
Pada hari ini saya memfasilitasi pertemuan. Kami mengundang perwakilan TikTok di China maupun perwakilan TikTok di Indonesia yang mengakuisisi Tokopedia dan tadi juga sudah sama-sama dengan Bapak Menteri Tenaga Kerja melakukan dialog,
ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, President Director Tokopedia, Stephanie Susilo, membantah adanya PHK.
Yang pertama adalah tidak ada pemutus hubungan kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang sedang kami lakukan dan internal mobility di dalam TikTok atau Tokopedia Group,
kata Stephanie.
Ia menjelaskan, karyawan yang tidak melanjutkan karier di perusahaan merupakan mereka yang secara sukarela mengambil paket kompensasi atau dipindahkan ke unit usaha lain dalam grup TikTok.
Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia,
katanya.
Sebelumnya, media sosial diramaikan kabar yang menyebut 90 persen karyawan Tokopedia mengalami PHK setelah perusahaan diakuisisi TikTok. TikTok Indonesia mengakui sedang melakukan penyesuaian organisasi, tetapi tidak merinci jumlah maupun divisi yang terdampak.
Berdasarkan hasil klarifikasi di DPR, perusahaan menegaskan proses tersebut bukan PHK massal, melainkan restrukturisasi organisasi dan redistribusi tenaga kerja di dalam grup perusahaan. (Pon)