Catatan Kritis AHY Terkait Proyek IKN Nusantara dan Kereta Cepat
Jumat, 16 September 2022 -
MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan catatan kritis terkait Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang digagas oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Catatan kritis itu disampaikan AHY dalam pidato politiknya di rapat pimpinan nasional (rapimnas) Partai Demokrat yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat, (16/9).
Baca Juga
“Menyangkut pembangunan Ibu Kota Negara yang baru, sebuah megaproyek, Demokrat ingin menyampaikan pendapat. Demokrat setuju, untuk pembangunan pusat pemerintahan baru,” ujar AHY.
AHY mengakui kondisi Jakarta saat ini memang sudah tidak ideal menjadi ibu kota negara. Ia pun mengamini, pembangunan IKN di Kalimantan Timur juga memungkinkan.
Meski demikian, kata AHY, partai Demokrat memiliki sejumlah catatan terkait dengan pembangunan IKN tersebut. Menurutnya, pembangunan IKN harus dikonsepkan dan direncanakan dengan baik.
“Kalau tidak, maka bisa gagal pembangunannya. Pemerintah harus memikirkan, “timing”, dan jangka wakt pembangunannya,” beber AHY.
AHY mengungkapkan di belahan dunia manapun pembangunan ibu kota negara memerlukan waktu yang cukup panjang dan timing yang tepat dalam melakukan.
“Dipilih dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi negara,” imbuhya.
Baca Juga
AHY Resmikan Organisasi Perempuan Demokrat Diketuai Istrinya
Tidak hanya soal pembangunan IKN Nusantara, AHY juga menyoroti proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Pasalnya, dalam beberapa waktu terakhir proyek ini, telah diputuskan, adanya alokasi penyertaan modal negara dari APBN.
“Triliunan rupiah. Padahal pada awalnya, pemerintah berjanji, tidak mengambil satu sen pun, dari APBN. Nilai proyeknya pun, semakin membengkak, dari skema perhitungan awal,” tegas dia.
Oleh karena itu, lanjut AHY, Partai Demokrat menyarankan agar dalam membangun megaproyek harus dilakukan dengan perencanaan matang. Hal ini penting agar pembangunan tidak mudah berubah di tengah jalan lantaran dapat merugikan keuangan negara, dan memberatkan pemerintah sendiri.
“Indonesia tentu, tidak boleh terus menerus menambah utangnya. Juga sangat tidak bijaksana, jika mega proyek itu didanai dari utang. Utang ini, justru akan menambah beban fiskal kita. Apalagi, kita tengah menghadapi krisis, dan tekanan ekonomi yang berat,” kata AHY.
AHY menambahkan, menunda pembangunan proyek nasional strategis, bukanlah sesuatu yang tabu. Menurut putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menunda proyek pada kondisi saat ini, lebih baik daripada memaksakannya.
“Jika proyek-proyek ini dipaksakan, akan berdampak buruk bagi kehidupan sosial- ekonomi rakyat,” tutup AHY. (Pon)
Baca Juga
