MerahPutih.com - Pada 2023 mendatang, Wali Kota (Walkot) Bandung, Yana Mulyana yang menggantikan Oded M. Danial, karena meninggal dunia, akan mengakhiri masa jabatanya.
Yana mengaku masih akan terus berusaha menunaikan janji politiknya ketika kampanye pada pilkada lalu. Untuk itu, ia kini membentuk tim percepatan pembangunan (TPP) Kota Bandung.
Baca Juga:
Kalau ke Bandung Mampir ke Rumah Seni Ropih Jalan Braga
Tim TPP Kota Bandung diketuai Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan FISIP Unpad Muradi dan beranggotakan 8 orang lainnya.
"Tim percepatan pembangunan yang terdiri dari 9 orang yang membantu saya untuk kita sama-sama bisa mempercepat pembangunan di kota Bandung terutama janji politik," kata Yana, di Pendopo Wali Kota Bandung, Selasa (26/7).
Yana Mulyana mengatakan, tim TPP ini akan berkolaborasi dan bekerja sama dengan kepala OPD dan para camat untuk mempercepat realisasi program dalam RPJMD 2018-2023.
"Tim percepatan pembangunan ini akan mempercepat akselerasi realisasi janji politik kami. Tentunya membutuhkan kerja sama dan kolaborasi dari seluruh kepala OPD dan para camat," katanya.
Ia berharap, di sisa waktu jabatanya, bisa merealisasikan seluruh janji politik Almarhum Mang Oded dan dirinya dalam periode 2028-2023.
Yana memaparkan, berbagai program prioritas dirinya terbagi dalam empat kluster, yaitu Kluster Bandung Unggul, Bandung Nyaman, Bandung Sejahtera dan Agamis.
"Tim percepatan pembangunan ini nantinya akan memberikan pertimbangan, saran dan masukan kepada Wali Kota Bandung dalam proses pengambilan kebijakan. Selain itu, memberikan saran dan masukan untuk optimalisasi implementasi kebijakan Wali Kota Bandung," katanya.
Sementara itu, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kota Bandung, Muradi mengatakan tim TPP hanya akan memberikan pertimbangan dan saran kepada OPD dan Camat dalam merealisasikan janji wali kota. Selain itu, tim TPP juga akan memberikan stimulasi dan mendorong percepatan realisasinya.
"Kalau kurang cepat dipercepat, kalau lambat dipastikan prosesnya sesuai dengan deadline untuk 26 janji politik pimpinan," ujarnya.
Ia menegaskan, tim TPP tidak akan mengintervensi berbagai kegiatan yang ada di OPD. Tim TPP, hanya bersifat koordinasi dan berkolaborasi.
"Bentuknya lebih soal koordinasi dan mengurai bersama, bukan intervensi supaya nyaman pimpinan juga nyaman bekerja agar proses politiknya melekat di kegiatan," kata Yana. (Imanha/Jawa Barat)
Baca Juga:
Kota Bandung Wajibkan Masyarakat Sudah Vaksin Booster Bila ke Ruang Publik