Baleg DPR Sepakat Masukkan MoU Helsinki dalam Konsideran Revisi UU Pemerintahan Aceh

MERAHPUTIH.COM - BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati memorandum of understanding (MoU) Helsinki sebagai bagian dari konsideran dalam revisi Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh. Kesepakatan ini diambil dalam rapat panitia kerja (panja) pembahasan RUU Pemerintahan Aceh yang digelar Baleg DPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/1).
?
Anggota Baleg DPR TA Khalid menyatakan MoU Helsinki merupakan peristiwa bersejarah yang tidak dapat dilepaskan dari kelahiran kekhususan dan keistimewaan Aceh. Oleh karena itu, menurut dia, MoU Helsinki layak dijadikan bagian dari pertimbangan dalam revisi undang-undang tersebut.
?
“Di menimbang, sebagaimana disampaikan ketua tadi menyangkut dengan MoU, itu merupakan sejarah yang tidak bisa kita lupakan. Kami sarankan ada masukan ketika kita turun ke Aceh agar MoU itu menjadi bagian pertimbangan sebagai catatan sejarah,” kata Khalid dalam rapat.
?
Khalid kemudian mengusulkan agar substansi MoU Helsinki dimasukkan ke poin B konsideran menimbang, khususnya yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus Aceh. Ia menilai pencantuman tersebut penting untuk menegaskan otonomi khusus Aceh tidak terlepas dari upaya menjaga keberlanjutan perdamaian.
?

Baca juga:

Bendera GAM Diminta Tidak Dipasang Saat Peringati 20 Tahun Perjanjian Helsinki, Gubernur: Sabar Suatu Saat Pasti Berkibar

“Maka saran saya di poin B, bahwa penyelenggaraan otonomi khusus, untuk menjaga keberlanjutan perdamaian Aceh sebagaimana nota kesepahaman MoU, menyelenggarakan pemerintahan Aceh dalam rangka kekhususan dan keistimewaan perlu dioptimalkan guna memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan Aceh,” ujar Khalid.
?
Menurut Khalid, memasukkan MoU Helsinki ke konsideran revisi UU Pemerintahan Aceh juga akan memperkuat legitimasi historis undang-undang tersebut. Dengan begitu, semangat perdamaian yang menjadi dasar lahirnya kekhususan Aceh tetap terjaga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
?
“Sehingga di situ, MoU Helsinki menjadi sejarah penting bagi pemerintahan Aceh,” tutup politikus Gerindra itu.(Pon)

Baca juga:

Praja IPDN Gencarkan Bersih-Bersih di Kantor Pemerintah Aceh, Pelayanan Publik Segera Berjalan

?