Berita

Indonesiaku

Hiburan & Gaya Hidup

Olahraga

Visual

Berita Indonesia

ASEAN Sambut Rencana Myanmar Lepaskan Tahanan Politik

Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 07 Mei 2026

MerahPutih.com - Filipina menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN dan rangkaian pertemuan lainnya pada Jumat (8/5).

Para pemimpin dan perwakilan negara-negara anggota ASEAN mulai tiba di Lapu-Lapu City, Cebu, Filipina, menjelang penyelenggaraan KTT.

ASEAN akan menyambut baik pembebasan lebih dari 4.000 tahanan di Myanmar dalam pernyataan ketua yang akan dirilis pada konferensi tingkat tinggi (KTT) di Filipina, menurut draf yang diperoleh Kyodo News.

"Kami melihat pembebasan tahanan di Myanmar sebagai langkah positif menuju dialog nasional yang inklusif di antara semua pihak di Myanmar," demikian isi draf tersebut.

Baca juga:

Sukses Curi Perhatian, Prabowo Datang KTT ASEAN di Filipina Naik Maung Pindad

Pernyataan itu dijadwalkan dirilis pada Jumat setelah para pemimpin 11 negara ASEAN bertemu di Cebu, Filipina tengah.

Draf yang diperlihatkan sumber ASEAN kepada Kyodo News itu menyebut Win Myint, mantan presiden Myanmar di bawah pemerintahan demokratis pimpinan Aung San Suu Kyi, termasuk di antara tahanan yang dibebaskan.

ASEAN juga mendorong pembebasan tahanan lainnya "dalam semangat rekonsiliasi dan dialog yang tulus."

Sementara itu, para pemimpin ASEAN akan menyatakan keprihatinan mendalam atas "situasi kemanusiaan" di Myanmar dan mencatat masih adanya "sedikit kemajuan" dalam implementasi konsensus lima poin untuk mengatasi krisis politik di negara tersebut.

Suu Kyi digulingkan melalui kudeta militer pada 2021 dan dipenjara atas berbagai tuduhan, termasuk korupsi. Baru-baru ini, pemerintah militer Myanmar memindahkannya dari penjara ke tahanan rumah.

Meski ASEAN mengesampingkan Myanmar sejak kudeta tersebut, blok regional itu kembali menegaskan bahwa Myanmar tetap menjadi bagian integral ASEAN.

Menurut draf tersebut, ASEAN hanya mencatat bahwa Myanmar telah menggelar pemilu bertahap hingga Januari yang menempatkan mantan kepala militer Min Aung Hlaing sebagai presiden.

Pemilu itu ditolak sejumlah negara Barat dan oposisi Myanmar yang menilainya sebagai pemilu palsu untuk melegitimasi pemerintahan militer secara permanen.

Filipina saat ini berupaya memprioritaskan pembahasan krisis energi akibat perang di Timur Tengah, sehingga belum dipastikan apakah ASEAN juga akan memberlakukan pembatasan tambahan terhadap Myanmar. (*)

Baca Artikel Asli