MerahPutih.com - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing menyarankan, Anies Baswedan untuk menggunakan jalur independen jika nantinya mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta.
Hal itu diungkapkan Emrus lantaran Anies sudah mempunyai bekal sebagai Gubernur DKI Jakarta selama lima tahun dari 2017 hingga 2022. Terlebih sampai hari ini ia belum memiliki partai sebagai kendaraan maju menduduki kembali kursi DKI 1.
Baca Juga
Survei: Kalahkan Risma, Elektabilitas Anies di Pilgub DKI 42,5 Persen
"Kalau memang dia yakin dan percaya diri dan merangkul rakyat dan percaya di berhasil saya sarankan dia jalur independen," kata Emrus saat dihubungi MerahPutih.com, Senin (15/2).
Dengan maju independen, menurut Emrus, menunjukan kalau Anies mempunyai kekuatan di Jakarta dalam merangkul rakyat untuk mendulang suara di Pilkada DKI nanti.
Tapi, jika dirinya maju melalui partai politik, kata dia, masyarakat akan mempertanyakan kerjanya selama 5 tahun memimpin Jakarta. Artinya, dia belum bisa yakini warga dengan program-program yang dibuat saat menjabat gubernur.
Diketahui, dalam Pilkada DKI 2017 lalu KPU memperbolehkan calon Gubernur DKI Jakarta melalui jalur independen. Tapi, ada sejumlah persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon tersebut.
Pada 2017 lalu untuk bisa lolos verifikasi administrasi, balon gubernur independen harus bisa menyerahkan data KTP dengan jumlah minimal 532.213 data KTP.
"Maka dia yakin dengan program-program yang terwujud dan dirasakan masyarakat. Saya sarankan Anies independen," tuturnya.
Untuk bisa mendongkrak elektabilitas dan mengambil suara rakyat, lanjut dia, Anies wajib merealisasikan janji kampanyenya pada Pilkada 2017 lalu. Jika janji kampanye dapat dijalankan dengan baik diyakini Anies bisa mocer lewat jalur independen.
"Untuk Anies dari sekarang 2021 ke 2022 di waktu sejauh mana dia menyelesaikan janji politiknya," jelasnya.
Lembaga Media Survei Nasional (Median) merilis hasil survei persaingan ketat perebutan kursi jabatan calon gubernur DKI. Posisi Anies Baswedan berada paling puncak diantara 15 nama yang disodorkan.
Anies memperoleh elektabilitas sebanyak 42,5 persen sebagai cagub DKI. Posisi kedua disusul politisi PDI Perjuangan yang juga sebagai Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dengan memiliki elektabilitas di bawah Anies Baswedan, yakni 23,5 persen.
Meski elektabilitas Risma di bawah Anies, Survei Median menyebut tren elektabilitas Mensos tersebut mengalami kenaikan dari 4,2 persen pada survei yang dilakukan pada Juli 2020, kini menjadi 23,5 persen.
Ketika ditanya, apakah elektabilitas Risma akan meroket melebihi dan menjegal Anies saat Pilkada DKI nanti. Ia menyebutkan jika elektabilitas keduanya akan bergerak terus, mengingat keduanya masih memimpin dan dapat memanfaatkan jabatan itu.
"Dinamis survei itu, kan potret saat itu, pemilu itu tahun 2024 artinya ada kesenjangan itu untuk 2024," tutup Emrus. (Asp)
Baca Juga