Ancam Pecat Dosen & Rektor Dukung Mahasiswa Demo, Menristekdikti Layak di-DO

Jumat, 27 September 2019 - Andika Pratama

MerahPutih.com - Direktur Eksekutif The Indonesian Democracy Initiative (TIDI), Arya Sandhiyudha mengkritisi pernyataan Menristekdikti Mohamad Nasir yang akan mencari kampus yang mendukung mahasiswanya demo dan akan berikan sanksi ke dosen dan rektor.

"Ibarat kuliah, Menristekdikti ini layak Drop Out. Kampus secara sejarah adalah laboratorium gerakan moral dan intelektual. Pemerintahan di sebuah negara demokrasi tidak layak punya pernyataan seperti itu. Jangan-jangan Pak Nasir yang keliru dalam mengartikan arahan Pak Jokowi." Kata Arya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (27/9).

Baca Juga

Pengamat: Pendompleng Mahasiswa Bawa Agenda Inkonstitusional

Gelombang protes mahasiswa dan dosen, menurut Arya, seharusnya dapat ditanggapi positif sebagai suatu gerakan positif guna menggelorakan semangat anti korupsi di Indonesia.

Direktur Eksekutif The Indonesian Democracy Initiative (TIDI), Arya Sandhiyudha
Direktur Eksekutif The Indonesian Democracy Initiative (TIDI), Arya Sandhiyudha

"Dilihat dalam kacamata positif saja, kalau ini bukti kepada dunia internasional civil society kita masih aktif dan punya ruang berekspresi. Skala demo itu anggap sebagai ekspresi semangat anti korupsi generasi muda. Mereka aset masa depan Indonesia." Papar Arya.

Baca Juga

RUU yang Digugat Telah Ditunda, Surya Paloh Minta Semua Menahan Diri

“Semangat anti korupsi bagaimana pun harus didukung agar Indonesia bebas dari korup dan fokus dalam pembangunannya,” imbuhnya kembali.

Menristekdikti Mohamad Nasir
Menristekdikti M Nasir (MP/Fredy Wansyah)

Arya yang merupakan Doktor bidang Ilmu Politik dan Hubungan Internasional mempertanyakan kebijakan Menristekdikti yang bersebrangan dengan Presiden Jokowi yang akan menerima kalangan mahasiswa dan akademisi universitas.

Baca Juga

BEM Seluruh Indonesia Tolak Bertemu Jokowi di Istana

“Justru Pak Jokowi kabarnya kan berencana bertemu dengan para aktivis mahasiswa mendengar aspirasi. Bukan tidak mungkin Presiden juga akan mengabulkan aspirasinya. Kenapa Menristekdikti justru malah mau memberi sanksi, tanpa ba-bi-bu. Dia tidak berperan sebagai pembantu Presiden yang baik." Tutupnya. (Pon)

Bagikan

Baca Original Artikel
Bagikan