BEM Seluruh Indonesia Tolak Bertemu Jokowi di Istana

MerahPutih.com - Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia (BEM SI) menolak bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/9). Mereka meminta pertemuan dengan Jokowi dilakukan terbuka agar bisa disaksikan masyarakat.

"Dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan langsung oleh publik melalui kanal televisi nasional," kata Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Muhammad Nurdiyansyah dalam keterangan tertulis yang diterima MerahPutih.com.

Baca Juga:

MUI Apresiasi RUU PKS Ditunda Tunggu Pengesahan RUU KUHP

Nurdiyansyah menegaskan bahwa tuntutan mahasiswa telah disampaikan secara jelas di berbagai aksi maupun media. Menurutnya, yang dibutuhkan saat ini bukanlah sebuah pertemuan penuh negosiasi, tetapi sikap tegas Jokowi terhadap tuntutan mahasiswa.

"Secara sederhana, tuntutan kami tak pernah tertuju pada pertemuan, melainkan tujuan kami adalah Bapak Presiden memenuhi tuntutan," ujar dia.

Nurdiyansyah meminta Jokowi menyikapi berbagai tuntutan mahasiswa secara tegas dan tuntas. Ia mengaku belajar dari pertemuan BEM SI dengan Jokowi empat tahun lalu di Istana, yang justru membuat gerakan mahasiswa menjadi terpecah belah.

"Kami belajar dari proses ini dan tidak ingin menjadi alat permainan penguasa yang sedang krisis legitimasi publik, sehingga akhirnya melupakan substansi terkait beberapa tuntutan aksi yang diajukan," ungkapnya.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan mengundang perwakilan mahasiswa, terutama yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Jokowi bakal bertemu di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/9).

"Besok kami akan bertemu dengan para mahasiswa terutama dari BEM," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9).

Jokowi menghargai aksi demonstrasi yang dilakukan ribuan mahasiswa di sejumlah daerah, termasuk di Gedung MPR/DPR, Jakarta. Menurutnya, aksi turun ke jalan yang dilakukan para mahasiswa sebuah bentuk demokrasi di Indonesia.

"Yang paling penting jangan sampai demo merusak fasilitas umum, anarkis dan merugikan kita semua, saya rasa itu," tuturnya.

Baca Juga:

Saut Situmorang: Jokowi Presiden RI Terkeren Jika Terbitkan Perppu UU KPK

Gelombang aksi yang makin intens digelar di sejumlah wilayah Indonesia sejak Senin (23/9) lalu. Mereka menyuarakan tuntutan-tuntutan yang sama, antara lain penolakan RKUHP dan pembatalan revisi UU KPK.

Di beberapa daerah, termasuk di Jakarta, demo mahasiswa itu berujung ricuh ketika polisi berusaha membubarkan massa. (Pon)