MerahPutih.com - Pemerintah terus berkomitmen memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan di Indonesia. Hingga kini, sebanyak 44.000 anak dari keluarga miskin jenjang SD, SMP, hingga SMA kembali mendapat akses pendidikan berkualitas gratis.
Langkah tersebut menegaskan komitmen negara agar kondisi ekonomi orang tua tidak lagi menjadi penghalang bagi masa depan dan cita-cita anak Indonesia.
“Program ini menjangkau 182 sekolah, melonjak signifikan dari 166 titik dan lebih dari 14.700 peserta didik di tahun pertama. Ini adalah komitmen negara untuk terus memperluas jangkauan agar anak-anak yang selama ini tidak tertampung bisa kembali duduk di bangku sekolah,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial, Devi Deliani, Jumat (18/9).
Baca juga:
Reza Arap Dukung 27 Sekolah Terdampak Gempa NTT, Gunakan Dana Pribadi untuk
Penerima Manfaat Berbasis Data Nasional
Untuk memastikan bantuan menyasar kelompok yang paling rentan, penentuan penerima manfaat dilakukan melalui mekanisme ketat berbasis data terpadu nasional.
Setiap siswa terdaftar berdasarkan nama dan alamat melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan sistem ini, bantuan negara dipastikan sampai tepat pada anak-anak yang benar-benar membutuhkan, bukan sekadar angka di atas kertas,
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemensos RI, Devi Deliani.
Mekanisme tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan program pendidikan gratis diberikan kepada anak-anak yang memang membutuhkan.
Baca juga:
Data Desil Tak Sesuai Kondisi Warga, DPR Minta Kemensos dan BPS Bergerak Cepat
Gedung Permanen Rampung di 93 Titik
Selain memastikan pembebasan biaya pendidikan, pemerintah juga mempercepat penyiapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar.
Gedung permanen kini telah rampung di 93 titik dan mulai beroperasi sejak pertengahan Juli hingga awal September ini.
Pembangunan fisik tersebut difokuskan agar semakin banyak anak dapat segera mengecap pembelajaran di fasilitas yang setara dengan sekolah unggulan tanpa harus menunggu lebih lama.
Melalui sinergi antara perluasan jangkauan, ketepatan data sasaran, dan penyediaan infrastruktur yang memadai, pemerintah optimistis hak atas pendidikan yang layak dan berkualitas dapat dinikmati oleh seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali. (Asp)