Badan Kepegawaian Negara (BKN) hari ini Senin (26/7) menutup pendaftaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021.

DPRD Jawa Barat menyoroti persoalan penyaluran insentif untuk tenaga kesehatan yang kerap terlambat.

Beredar sebuah narasi di media sosial Facebook yang menyebutkan bahwa untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) di kantor kelurahan, harus menunjukkan surat bukti telah mengikuti vaksinasi.

Kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia hingga saat ini masih belum bisa dikendalikan.

Bansos PPKM Darurat Kota Bandung sudah tersalurkan hampir 70 persen dari 60 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Kelima daerah dengan testing terbanyak adalah Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Surakarta, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Sumenep.

Wabah virus corona tak hanya menghantam sendi perekonomian, tapi juga membawa luka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan karena meninggal dunia.

Kementerian Sosial (Kemensos) menyambut baik kegiatan perlombaan jurnalistik dengan tema "Disabilitas dan Media Massa" dalam peringatan HUT LPDS ke-33 tahun.

Bareskrim Polri angkat suara soal belum dilimpahkannya dua oknum anggota polisi soal kasus unlawfull killing terhadap anggota Laskar FPI di KM 50 ke kejaksaan.

Pemerintah pusat memutuskan perpanjangan PPKM Level 4 berlaku 21-25 Juli.

Edhy Prabowo mengajukan banding atas vonis 5 tahun pidana penjara yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Indomaret Group cabang Bandung menggandeng Pemkot Bandung untuk menggelar vaksinasi COVID-19.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan masukan terkait penyaluran Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) untuk para pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM).

Pelaksanaan testing dan tracing COVID-19 diharapkan terus digencarkan menjelang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 yang berakhir pada Minggu (25/7).

Pemprov DKI Jakarta kukuh tetap ingin mengubah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanganan COVID-19.