Komisi III DPR RI akan mengkaji usulan pembentukan panja terkait status tahanan rumah Yaqut. Keputusan KPK menjadi sorotan publik.

DPR mengungkap perkembangan RUU Perampasan Aset, termasuk batas minimal nilai, sistem ganda, dan perlindungan HAM dalam proses hukum.

Kasus Amsal Sitepu dibahas di DPR. Gekrafs minta pembebasan penuh dan soroti dugaan kriminalisasi pelaku ekonomi kreatif serta kejanggalan audit proyek video desa.

Kasus ini dapat diselesaikan secara adil dan tidak menimbulkan ketakutan bagi pelaku ekonomi kreatif untuk bekerja sama dengan pemerintah.

Komisi III DPR RI meminta hakim mempertimbangkan putusan bebas untuk videografer Amsal Sitepu dalam kasus korupsi Rp 202 juta.

Beberapa komponen pekerjaan seperti ide, editing, hingga penggunaan peralatan dinilai nol oleh auditor dan jaksa penuntut umum.

pembentukan TGPF juga menjadi momentum penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Amure menekankan bahwa pendidikan tidak semata soal metode pembelajaran, tetapi juga menyangkut kualitas proses dan hasil yang diharapkan

Sejumlah pihak lain turut diundang, termasuk perwakilan dari komunitas ekonomi kreatif yang memberikan advokasi kepada Amsal.

Total biaya jasa kreatif yang diajukan mencapai sekitar Rp 5,9 juta. Namun, seluruh komponen tersebut tidak diakui nilainya oleh auditor dan kemudian dimasukkan dalam pertimbangan jaksa penuntut umum.

Jangan sampai konflik AS-Iran merugikan rakyat Indonesia. Stabilitas pasokan dan harga energi harus tetap terjaga

KPK menyebutkan, sebanyak 94 ribu pejabat belum melaporkan LHKPN 2025. Batas akhir pelaporan LHKPN adalah 31 Maret 2026.

Formappi mengkritik kebijakan hemat DPR. Hal itu dinilai tak berdampak pada ekonomi.

Komisi XI DPR mendesak OJK untuk mengusut tuntas kasus Dana Syariah Indonesia, yang kerugiannya mencapai Rp 2,47 triliun.

Komisi XI DPR menyoroti 1.251 dapur MBG bermasalah. BGN pun diminta untuk memperketat pengawasan dan akreditasi SPPG.