Polisi menyebut pelaku teror diduga petasan ke rumah orangtua Aktivis Papua, Veronica Koman berjumlah dua orang.

Pemerintah diminta melakukan evaluasi secara berkala terhadap tarif tes swab RT-PCR.

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) memperkirakan nilai aset berupa tanah milik PT Timor Putra Nasional (TPN) yang disita berkisar Rp 600 miliar sampai Rp 1,2 triliun.

"Sementara dugaan kuat adalah petasan," kata Kepala Polres Metro Jakbar, Kombes Ady Wibowo yang dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Senin (8/11).

Jika tidak segera melunasi, akan diberlakukan sejumlah sanksi perdata hingga pidana.

Ketiganya kompak bungkam kepada awak media meskipun dihalau dengan sejumlah pertanyaan. Kini, mereka tengah menjalani pemeriksaan polisi terkait dengan perkara yang menjeratnya.

“PKS tidak pernah terlibat dalam diskusi pengusungan pasangan Anies-Ganjar dengan partai manapun,” jelas Aboe kepada wartawan, Senin (8/11).

Ia menuturkan, ada potensi suap antar petugas dan pengendara di jalan yang kendaraanya belum memenuhi uji emisi.

Polisi masih menyelidiki pelaku ledakan yang terjadi di rumah orangtua aktivis HAM Veronica Koman yang berada di Jakarta Barat, Minggu (7/11).

Berdasarkan hasil penelusuran Mafindo, foto cuitan itu adalah foto yang pernah diunggah Annisa Pohan melalui akun Instagram pribadinya (@annisayudhoyono) pada 31 Maret 2018.

Kegiatan yang berjalan lancar tersebut bisa berjalan beriringan antara keamanan dan faktor kesehatan. Sehingga, tidak mengakibatkan meledaknya angka COVID-19 pasca-event nasional tersebut.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3933/2021 tentang QR Code Pedulilindungi Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Tercatat, hingga pukul 18:00 WIB terdapat empat kereta yang perjalanannya dibatalkan untuk mengurangi keterlambatan.

Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menemukan dan menyita 400 kotak amal Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Abdurahman bin Auf (LAZ BM ABA) diduga milik organisasi Jamaah Ismilyah (JI) di wilayah Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.

Vonis kasasi yang diputuskan pada 3 November 2021 lalu menyebutkan Napoleon tetap harus menjalani hukuman 4 tahun penjara ditambah denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan.