"Kami tegaskan ini hanya bersifat screening. Andai terdapat hal yang perlu di tindaklanjuti kami kirim pasien ke RS yang diberikan wewenang untuk merawat (isolasi) diantaranya RSUD dr Moewardi," kata dia.

"Karena dengan status tersebut pemerintah bisa mengerahkan semua potensi yang ada baik TNI, Polri, dunia usaha, hingga media untuk mendukung operasi penanggulangan COVID-19," ujarnya.

Yuri mengatakan sejauh ini upaya penelusuran sudah dilakukan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Menurut Yuri, upaya tersebut juga dibantu oleh polisi.

"Seharusnya masyarakat itu paham dulu jika ingin memeriksa diri, tetapi untuk menentukan apakah mereka harus diinap atau tidak adalah dokter," ujar Syahril.

Dalam Peraturan Mendagri Nomor 20 Tahun 2020 itu tercantum bahwa pemerintah daerah bisa melakukan revisi APBD untuk penanganan Covid-19.

"Sesuai arahan presiden. Kami akan kembali menyelenggarakan kendaraan umum frekuensi tinggi," kata Anies di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Senin (16/3) malam.

"Penutupan tempat wisata ini selaras dengan SE (surat edaran) Wali Kota Solo tentang pencegahan virus corona dengan menutup sementara tempat wisata di Kota Solo," kata dia.

"Angka ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02 2019 tentang biaya standar masukan tahun 2020 dan sejalan dengan Pergub 22 Nomor 2016 tentang standar biaya," jelas Anies.

“Juga tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19, seperti jamaah shalat lima waktu/ rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya

Dengan begitu, masyarakat akan lebih mudah mendiagnosa diri sendiri apakah pernah melakukan kontak langsung dengan pasien tersebut.

"Ombudsman menemukan antrian yang panjang di Stasiun MRT Lebak Bulus, dan beberapa halte TransJakarta seperti Ragunan, dan Puribeta 2 Ciledug," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh Nugroho

"Pedoman bagaimana isolasi diri, bagaimana karantina diri sudah dibuat Kemenkes dan sudah diunggah di web Kemenkes," paparnya.

"Kalau isu ada yang suspect dari anggota DPRD, sudah ada berkembang. Tapi, saya ingin itu diuji saja. Masalah kebenarannya kita tunggu pemeriksaannya

DPR RI meminta kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi berkala, mengundang para ahli untuk mempertimbangkan secara matang pemberlakukan lockdown apabila diperlukan

"Menyatakan pemohon praperadilan I, pemohon II dan pemohon III tidak dapat diterima," kata Hakim tunggal Hariyadi