Gibran sebelumnya juga menemui guru ngaji ayahnya, Presiden Jokowi sekaligus Pengasuh Ponpes Al-Quraniy Azzayadiy di Solo, KH Abdul Karim Ahmad (Gus Karim).

"Dicek saja tahun 2019 kemarin itu partai mana yang mencalonkan mantan koruptor? dan sekali lagi, di situ tidak ada PKB. Kalau di Pileg saja tidak ada apalagi di Pilkada," kata Wahid

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus menambahkan saat ini pihak Polres Kota Bandara Soetta sedang menyelidiki laporan tersebut.

Lembaga antirasuah mengimbau kepada orang nomor satu di Lippo Group itu untuk bersikap koperatif dengan memenuhi panggilan penyidik.

"Menurut perhitungan KPK dan LIPI besarnya pendanaan per suara adalah Rp8.461 untuk tahun pertama. Itu 50% yang harus pemerintah tanggung. Aslinya Rp16.922, tetapi karena 50% jadi Rp8.461," kata Pahala

"Oh tidak (mundur). Jadi memang khusus untuk tim pesisir mereka telah menuntaskan pekerjaannya, yaitu menyusun rencana pengembangan kawasan pesisir," kata Anies

"Kosongnya Wagub 1 tahun 4 bulan lebih kurang, sebaiknya dari partai saudara kami dari partai PKS dan partai Gerindra, untuk mengusulkan secepatnya (nama Wagub) biar penyerapanya nanti maksimal," pinta dia.

Kuat Hermawan Santoso, mengatakan selama di DPD PDIP Jawa Tengah, Gibran akan disambut oleh kesenian tarian Topeng Hitam, Barongsai, dan angklung oleh relawan dari warga Solo yang tinggal di Semarang.

"Ini nama-nama harus kita ketahui siapa saja. Karena posisi dewan pengawas sangat penting. Kalau kita tak tau siapa Dewan Pengawasnya maka dikhawatirkan presiden tak terbuka soal upaya memberantas korupsi," kata Petrus

"Menghormati keputusan dari MK. Kedua kita juga harus menghormati hak asasi setiap warga negara. Ketiga tentunya kita juga harus menghormati kebijakan Partai Golkar, yaitu gerakan Golkar Bersih," kata Lodewijk

Menurut Laode, putusan MK merupakan langkah maju untuk membangun tata kelola partai politik. Hal itu, sejalan dengan kajian sistem pendanaan partai politik yang pernah dilakukan KPK bersama LIPI.

Firli pernah menjadi Deputi Penindakan KPK sehingga dia tahu persis borok borok di lembaga antirasuah tersebut," kata Neta

"Itu kewenangan Presiden sesuai Undang-Undang KPK untuk pertama kali Dewan Pengawas diangkat Presiden. Itu hak prerogatif, mungkin periode berikutnya baru pakai Tim Seleksi. Tapi saya tidak tahu," ujar Mahfud

“Berikan masyarakat, berikan anak-anak muda narasi-narasi yang positif, narasi-narasi yang menimbulkan dan meningkatkan produktivitas masyarakat,” ujar Aminuddin.

Menurut Emrus, wacana presiden tersebut harus disambut baik dan direalisasikan oleh semua kalangan masyarakat untuk membentuk opini publik bahwa hukuman mati kepada koruptor sangat wajar dan mendesak diwujudnyatakan.