Jaladara merupakan keretanya atau kendaraan Kresna dalam cerita pewayangan dalam perang melawan ketidak adilan.

“Saya berharap Mendagri pak Tito Karnavian untuk tak segan-segan mencopot Kepala Daerah yang terang-terangan tidak mampu menjamin toleransi antar umat beragama

“Mereka yang meragukan atau tidak mungkin terjadi kemenangan GR, menggunakan alasan bahwa putra Pak Jokowi masih kurang pengalaman dan usia muda juga malah menjadi kendala,” ujarnya.

"Yang penting, kan Habib Rizieq nggak nyuruh-nyuruh saya juga untuk tidak mengakui Bapak sebagai presiden. Saya tetap hormat, Bapak adalah presiden yang sudah dilantik sah," jelas Lieus.

"Tidak mungkin sebuah jabatan yang sangat strategis itu dipertaruhkan sembarangan, enggak mungkin," kata Moeldoko

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang menyaksikan penetapan pemenang itu menyampaikan, Ibu Kota Negara nantinya tidak hanya harus bagus tapi juga harus memiliki pembeda dengan ibu kota lain di dunia.

"Saya pikir sudah dalam standar internasional bahwa kita tidak memasuki urusan luar negeri masing-masing negara," kata Moeldoko

"Saya belum tahu pastinya, sebab kita sebagai Dewas sama sekali menang belum rapat untuk putuskan apa yang akan kita lakukan ke depan," kata Syamsuddin

"Saya tidak butuh dibantu bapak (Jokowi) Ngapain bapak mengendorse saya," kata Gibran.

Ini akan kami lihat sesuai dengan dinamika politik, pemetaan politik, dan bagaimana seluruh proses itu berjalan," kata Hasto

"Walaupun waktu itu seleksinya saya juga harus jujur, seleksinya tidak seperti sekarang. Sekarang sangat ketat, kalau dulu kurang ketat seleksinya," tambah Moeldoko.

Ditanya terkait apa saja keluhan pedagang selama blusukan, Gibran mengaku diantaranya keluhan itu soal kondisi kios ada yang sempit dan lantai paling atas sepi pembeli sehingga butuh perhatian biar ramai.

"Ibu ketua umum, ibu Megawati Sukarnoputri, memiliki hak dalam menetapkan pimpinan daerah yang diusung sebagai calon kepala daerah karena berkaitan dengan agenda strategis partai," kata Hasto

"Karena kesepakatan itu bukanlah kesepakatan yang didasari kepada sukarela tetapi didasari pada paksaan dan kesewenang-wenangan.

"Ya sebaiknya tentu tidak (rangkap jabatan). Karena bagaimanapun itu kan soal kesadaran saja," kata Syamsudin di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (23/12).