Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak ada penghentian penyidikan kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek yang memjerat bekas Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

Dalam daftar calon dubes RI itu ada nama mantan Menteri Kesehatan (Menkes), Terawan Dwi Putranto. Ia dikabarkan mendapatkan jabatan dubes di Spanyol.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mempraperadilankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penanganan kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID19.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut mengkritik pemerintah bukanlah tindakan radikal selama disampaikan sesuai koridor hukum dan tidak mengancam terjadinya perpecahan bangsa.

Permintaan itu disampaikan Polri saat menggelar pertemuan dengan Kemenpora, PSSI, Liga Indonesia Baru, dan KONI beberapa hari lalu. Menurutnya, saat ini polisi masih mengkaji karena ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi.

"Jadi, sudah didenda, enggak dikasih bansos," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria

Direktur Eksekutif IHM KH. M Muhammad Yusron Ash-Shidqi meminta agar Surat keputusan bersama (SKB) 3 Menteri dicabut karena dinilai tidak mencerminkan pendidikan.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X mendorong UMKM untuk lebih saling berkolaborasi agar lebih tangguh dan mampu survive memghadapi pandemi COVID-19.

Pengamat Intelijen dan Keamanan, Stanislaus Riyanta mengingatkan pemerintah dan pemangku kebijakan yang ada untuk lebih meningkatkan kualitas penanganan COVID-19.

"Saya liat Ali Maulana setelah difit and proper itu dia bisa menjawab semua," ujar Prasetyo

"Ini kan pemimpin wilayah, ini kan tidak layak. Dari sini kami melihat ini belum layak," kata Prasetyo

Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya, Adi Sutarwijono bersyukut dengan kemenangan ini karena memperpanjang trah kemenangan PDIP di Pilkada Surabaya selama 4 periode.

“Oleh sebab itu, hal-hal yang sepele-sepele tidak harus dibawa ke pengadilan, tapi diselesaikan dengan mediasi. Kalau agak serius, lindungi korbannya, itu 'restorative justice'," kata Mahfud MD

"Tolong dibuatkan semacam STR atau petunjuk untuk kemudian ini bisa dijadikan pegangan bagi para penyidik pada saat menerima laporan," ujar Sigit

"Bagi saya mereka layak dituntut Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang mana pemberatannya sampai pidana mati," kata Sharif Hiariej.