Dianggap tak Punya Solusi Atasi Banjir, Isnawa Adji Ditolak Jadi Cawalkot Jaksel


Gedung DPRD DKI Jakarta (dprd-dkijakartaprov.go.id)
MerahPutih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menolak Isnawa Adji sebagai calon Wali Kota Jakarta Selatan.
Bukan tanpa sebab, kata Prasetyo, saat ditanya Isnawa Adji tidak memberikan solusi yang baik dalam penanganan banjir di wilayah tersebut. Ia pun kaget dengan jawaban Isnawa.
Baca Juga
Permukiman Dijanjikan Anies Tak Banjir Terendam Setinggi 1 Meter
Karena saat menjawab pengentasan banjir, masyarakat yang jadi korban disuruh masuk ke masjid dan pulang air yang menggenangi rumahnya sudah surut.
"Ini kan pemimpin wilayah, ini kan tidak layak. Dari sini kami melihat ini belum layak," kata Prasetyo di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (16/2).
Pertanyaan itu dilontarkan saat sesi tanya jawab bukan saat agenda fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Wali Kota Jaksel.

Politikus PDI Perjuangan ini pun akhirnya mengembalikan Isnawa Adji ke Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk dicarikan kembali nama baru yang layak menggantikan Marullah Matali menjadi Wali Kota Jaksel.
"Karena menurut pandangan saya ada beberapa ucapan calon wali kota itu," terang dia.
Harusnya, ucap Prasetyo, Isnawa Adji menyampaikan sebuah solusi yang dapat diterima DPRD dalam mengatasi banjir yang kerap mengepung wilayah Jakarta Selatan.
"Oh ntar kita buat perencanaan anggaran kali-kali pesanggrahan atau apa kita beresin dan mengimbau ke masyarakat supaya jangan membuang sampah sembarangan, ini kan belum beres bos bantaran kali krukut ini," ungkapnya.
Padahal, Isnawa pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, mestinya dia tau bagaimana menyelesaikan persoalan banjir bukan melontarkan jawaban yang membuat kaget dirinya.
"Harusnya bekas LH kan paham banjir tapi jawabannya, ada kata-kata seperti itu, nanti juga pulang lagi kalau surut, kan nggak bener itu. belum kita tes aja udah menganulir dia menjadi walkot," tutupnya. (Asp)
Baca Juga
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
