Dianggap tak Punya Solusi Atasi Banjir, Isnawa Adji Ditolak Jadi Cawalkot Jaksel

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 16 Februari 2021
Dianggap tak Punya Solusi Atasi Banjir, Isnawa Adji Ditolak Jadi Cawalkot Jaksel

Gedung DPRD DKI Jakarta (dprd-dkijakartaprov.go.id)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menolak Isnawa Adji sebagai calon Wali Kota Jakarta Selatan.

Bukan tanpa sebab, kata Prasetyo, saat ditanya Isnawa Adji tidak memberikan solusi yang baik dalam penanganan banjir di wilayah tersebut. Ia pun kaget dengan jawaban Isnawa.

Baca Juga

Permukiman Dijanjikan Anies Tak Banjir Terendam Setinggi 1 Meter

Karena saat menjawab pengentasan banjir, masyarakat yang jadi korban disuruh masuk ke masjid dan pulang air yang menggenangi rumahnya sudah surut.

"Ini kan pemimpin wilayah, ini kan tidak layak. Dari sini kami melihat ini belum layak," kata Prasetyo di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (16/2).

Pertanyaan itu dilontarkan saat sesi tanya jawab bukan saat agenda fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Wali Kota Jaksel.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

Politikus PDI Perjuangan ini pun akhirnya mengembalikan Isnawa Adji ke Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk dicarikan kembali nama baru yang layak menggantikan Marullah Matali menjadi Wali Kota Jaksel.

"Karena menurut pandangan saya ada beberapa ucapan calon wali kota itu," terang dia.

Harusnya, ucap Prasetyo, Isnawa Adji menyampaikan sebuah solusi yang dapat diterima DPRD dalam mengatasi banjir yang kerap mengepung wilayah Jakarta Selatan.

"Oh ntar kita buat perencanaan anggaran kali-kali pesanggrahan atau apa kita beresin dan mengimbau ke masyarakat supaya jangan membuang sampah sembarangan, ini kan belum beres bos bantaran kali krukut ini," ungkapnya.

Padahal, Isnawa pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, mestinya dia tau bagaimana menyelesaikan persoalan banjir bukan melontarkan jawaban yang membuat kaget dirinya.

"Harusnya bekas LH kan paham banjir tapi jawabannya, ada kata-kata seperti itu, nanti juga pulang lagi kalau surut, kan nggak bener itu. belum kita tes aja udah menganulir dia menjadi walkot," tutupnya. (Asp)

Baca Juga

Pemkot Jakpus Klaim Pembuatan Embung Sukses Atasi Banjir

#DPRD DKI Jakarta #Prasetyo Edi Marsudi
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Bagikan