Kinerja Kejaksaan Agung di bawah komando ST Burhanuddin menunjukkan prestasi luar biasa. Utamanya di bidang penanganan tindak pidana korupsi. Apalagi, Jaksa Agung memunculkan wacana penerapan hukuman mati bagi para koruptor.

"Pemerintah dan DPR harus mengambil keputusan. Pilihan terbaik adalah segera melakukan perbaikan. Waktu yang tersedia sangat sempit mengingat ruang lingkup dan jumlah pasal sangat banyak," ujarnya.

Eks Waketum Partai Gerindra itu mengajukan upaya hukum kasasi atas vonis 9 tahun penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Terhadap Obat Remdesivir.

"Moral dari keputusan MK tersebut sangat jelas, UU Omnibus Law cacat formil dan karenanya secara moral tidak patut dijalankan," sebut Ray.

Terkait dana hibah itu, Wakil Ketua DPRD DKI, Zita Anjani buka suara. Ia menegaskan, anggaran itu bukan untuk kepentingan pribadi. Tapi untuk keperluan para pengajar di tingkat PAUD.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat formil, inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, UU Ciptaker tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Berniat baik atur jalannya demo Pemuda Pancasila di depan Gedung DPR RI, dirinya malah jadi korban pengeroyokan oknum ormas tersebut.

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah memutuskan menutup tiga sekolah dasar (SD), Kamis (25/11).

Pemerintah Kota Yogyakarta akan menerapkan sejumlah larangan untuk mencegah kenaikan kasus COVID-19 saat libur Natal dan Tahun Baru 2022.

World Superbike merilis kalender sementara musim 2022. Dari jadwal yang diumumkan, Sirkuit Mandalika dipastikan menjadi tuan rumah seri ke-11

Jebolan University of Liverpool Inggris ini mengusung visi untuk menjadikan Orari berkelas dunia, modern, dan melayani anggota dan masyarakat dengan cepat dan tepat.

Bank DKI mendorong penerapan inklusi keuangan di DKI Jakarta yang diharapkan berdampak positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Hasil ini menjadi modal berharga jelang turun di Piala AFF 2020.

Anggara justru curiga mengapa nama Presiden Jokowi tiba-tiba dibawa ajang Formula E diduga bermasalah karena ada pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).