Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melipatgandakan pelacakan pada warga yang berkontak erat pasien COVID-19. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah masuknya COVID-19 varian Omicron ke Kota Gudeg.

"Bisa juga pedagang dapat duluan. Guru-guru juga perlu booster juga karena mengajar ketemu banyak siswa," ucap dia.

"Nggak ada hubungannya penangkapan Wali Kota Bekasi dengan program-program yang berkaitan dengan DKI Jakarta, nggak ada hubungannya," ujar pria yang biasa disapa Ariza

Sementara itu Kapolsek Jayapura Utara AKP Yahya Rumra secara terpisah mengaku, sejak Jumat dinihri pukul 03.00 WIT ada laporan sejumlah wilayah di mengalami longsor dan ada warga yang tertimbun.

"Saya klaim persiapannya sudah 100 persen," kata Ridwan Kamil, di Stasiun Garut Kota, Kamis (6/1).

Gugus tugas telah menjalankan sejumlah agenda untuk mempercepat RUU tersebut. Salah satunya, mendorong DPR merampungkan RUU TPKS di Badan Legislatif (Baleg).

"Menurut saya perlu ditelisik dalam rangka kepentingan apa yang bersangkutan mengajukan gugatan tersebut. Karena secara UU seorang ASN dilarang untuk masuk ke ranah politik," kata Junimart kepada wartawan, Kamis (6/1).

Politikus PDI Perjuangan DKI Jakarta, Gembong Warsono menanggapi kabar bahwa sosok Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono menjadi pengganti Anies mulai Oktober 2022 itu.

Kepala daerah yang baru saja ditangkap menjadi bukti bahwa praktik korupsi masih ada.

Pemerintah resmi menutup sementara pintu masuk untuk Warga Negara Asing (WNA) dari negara yang terinfeksi COVID-19 varian Omicron.

Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Hasani Abdulgani, memberi kabar terbaru terkait proses naturalisasi empat pemain keturunan. Keempatnya adalah Mees Hilgers, Ragnar Oratmangoen, Sandy Walsh, dan Jordi Amat.

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 menerbitkan ketentuan terbaru terkait masa karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri maksimal menjadi sepuluh hari.

"Informasi yang kami peroleh, tangkap tangan ini terkait dugaan korupsi penerimaan janji atau hadiah pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (6/1).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan menambah jabatan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri). Namun, sampai saat ini posisi tersebut belum terisi.

"Jadi wacana Kortas Tipidkor tentu kawan-kawan itu eks (pegawai) KPK akan ditempatkan di sana," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan