Adanya isu mengenai perubahan nama yang dilakukan Olga Syahputra mendapat tanggapan dari pemuka agama Habib Selon.

Pemikir politik dan tata negara asal Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA) Said Salahuddin menilai keputusan PTUN Jakarta yang menunda pengesahan Kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol, Jakarta sudah tepat.

Ormas Front Pembela Islam (FPI) mengaku geram dengan kebijakan pemerintah yang memblokir 19 situs Islam.

Perselisihan dualisme partai Golkar menemui babak baru pasca keputusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Analis politik Indo Strategi Andar Nubowo menilai kebijakan pemerintah yang menutup belasan situs radikal berbasis agama justru menjadi ajang bagi kelompok Islam radikal untuk semakin merapatkan barisan.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abu Bakar Al Habsyi menuding Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) telah melakukan pembegalan dengan menutup 19 situs Islam.

Kemiripan Ramadhan dengan komedian Olga Syahputra ternyata juga diakui langsung oleh Olga sendiri.

Guna meningkatkan sumber daya manusia penyelenggara pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bekerja sama dengan 11 Perguruan Tinggi ternama.

Penambahan jadwal KRL seharusnya menyesuaikan jumlah penduduk agar masyarakat beralih ke transportasi umum.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menjelaskan sebanyak 200 rumah di Banjarnegara dan Purworejo, Jawa Tengah, rusak akibat banjir.

Ketika malam Jumat tiba, istilah sunah Rasul identik dengan hubungan senggama antara suami dan istri. Sunah Rasul sudah menjadi istilah populer dan kerap digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang menutup belasan situs Islam terus menuai kecaman dari banyak pihak, salah satunya Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Kicauan Farhat Abbas tentang Olga Syahputra menjadi perhatian salah satu pemuka agama Habib Selon.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan tunjangan uang muka pembelian kendaraan pejabat negara. Namun, DPR rupanya belum banyak tahu soal Perpres tersebut.

Politisi Golkar Aziz Syamsudin mengklaim bahwa Aburizal Bakrie atau Ical masih sah pimpin Golkar.