Tunjangan Pejabat Naik, DPR Ogah Komentar


Deretan mobil pejabat negara. (setkab.go.id)
MerahPutih Nasional - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan tunjangan uang muka pembelian kendaraan pejabat negara naik dari Rp116 juta menjadi Rp210 juta. Hal itu tertuang dalam Perpres Nomor 39/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68/2010 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan.
Namun, DPR rupanya belum banyak tahu soal Perpres tersebut. "Saya belum lihat, belum tahu, belum baca Kepres itu," ujar Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamudin, di DPR, Jakarta, Kamis (2/4). (Baca: Jokowi Menaikkan Uang Muka Pembelian Mobil Pejabat)
Hal yang sama disampaikan oleh politisi PKS Abu Bakar Alhabsyi yang juga enggan berkomentar tentang rencana RI 1 itu. Menurutnya bukan kapasitas dia untuk mengomentari hal tersebut. (Baca: Kafirkan Jokowi, 19 Media Diblokir)
"Saya enggak mau ikut campur. Orang BURT lebih cocok menjawab. Terus terang saya enggak ngerti," katanya. (mad)
Bagikan
Adinda Nurrizki
Berita Terkait
Marak Akun Palsu, Komisi I DPR Dorong Kampanye 1 Orang Punya 1 Akun Medsos

Komisi I DPR dan Wakil Panglima TNI Bantah Isu Darurat Militer

Konflik Perbatasan Indonesia - Timor Leste, Komisi I DPR Desak Pemerintah Pusat Tempuh Jalur Diplomasi

8 Wartawan Dikeroyok saat Meliput Sidak, Komisi I DPR Minta Pelaku Ditindak Tegas

Prabowo Tambah Kodam Baru, Anggaran untuk TNI Berpotensi Ikut Melonjak

Perwira Muda Lulusan Akmil Diduga Otak Penganiayaan Prada Lucky hingga Tewas, DPR: Panglima TNI Harus Beri Petunjuk Hubungan Sehat Senior-Junior

DPR Yakini Kehadiran Wakil Panglima TNI Tak Ciptakan Matahari Kembar

Dicetuskan Dudung, Proyek Rumah Prajurit TNI AD Mangkrak, Komisi I DPR Akan Panggil Panglima TNI atau KSAD

Apresiasi Kinerja TNI AL, Komisi I DPR: Modernisasi Alutsista Harus Ditingkatkan

Komandan Pasukan Elit TNI Dijabat Jenderal Bintang 3, DPR : Perlu Diawasi agar Sesuai Kebutuhan dan Tak Sekedar Simbolik
