Blokir Media Islam, Politikus PPP Tuding Rezim Jokowi Otoriter

MerahPutih Nasional - Kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang menutup belasan situs Islam karena dinilai radikal dan mengajarkan kekerasan terus menuai kecaman banyak pihak, salah satunya dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ketua DPP PPP kubu M Romahurmizy, Reni Marlinawati Amin, menyayangkan langkah pemerintah yang serta merta melakukan pemblokiran terhadap situs-situs Islam.  (Baca: Situs Islam Diblokir, FPI Tuding Pemerintah Sampah)

"Tentu langkah ini melanggar HAM dan konstitusi," kata Reni kepada merahputih.com, Kamis (2/4).

Legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat (Jabar IV) ini menambahkan, soal tudingan terhadap situs media Islam sebagai penyebar paham Islam radikal tentu menjadi penilaian sepihak yang prematur, lantaran tidak ada proses klarifikasi dan penyelidikan lebih lanjut dari hal tersebut.

Bukan hanya itu, Reni juga menuding rezim Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-Kalla) memiliki kesamaan dengan rezim Orde Baru. Kemiripan tersebut saat melakukan pemberedelan tanpa alasan jelas. (Baca: Politikus PKS Tuding BNPT Begal Media)

"Sikap pemerintah ini mengingatkan cara-cara rezim Orde Baru dalam memberangus pendapat yang dianggap bertentangan dengan pemerintah. Pemblokiran situs media Islam tanpa melakukan dialog dengan pemilik media tentu merupakan langkah yang otoriter dan tendensius," tandas Reni. (bhd)