Waspadai Konspirasi Jahat Kekuatan Parpol yang Ingin Menunggangi KPK

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 04 April 2019
Waspadai Konspirasi Jahat Kekuatan Parpol yang Ingin Menunggangi KPK

Sejumlah orang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Peduli KPK (GMPK) mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (4/4) (ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Sejumlah orang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Peduli KPK (GMPK) mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (4/4). Mereka menilai, KPK mulai terseret dalam pusaran politik praktis.

Di mana, penyidik senior KPK Novel Baswedan diduga kuat berafiliasi dengan Partai Gerindra. Kemudian memanfaatkan posisinya untuk bermain standar ganda menghabisi lawan politik Prabowo-Sandi.

Bahkan, konon katanya Novel nekat mengadaikan kredibilitasnya demi iming-iming jabatan sebagai Jaksa Agung apabila yang keluar sebagai pemenang adalah pasangan 02 Prabowo-Sandi.

"Sesuai pengakuan Ketua Presidium IPW Neta S Pane, bahwa dua Waketum Gerindra, yaitu Fadli Zon dan Arief Poyuono, mengungkap kedekatan Novel dengan Prabowo. Bahkan Arief Poyuono menyebut Novel dengan sebutan orang kita. Nah ini sangat ironis KPK dipakai untuk berpolitik," tegas Koordinator GMP-KPK, Ifan J.

Ifan berujar, bila dirunut dari latar belakang dan berbagai jejak digital Novel lebih dominan dekat dengan sejumlah elit politik pendukung Prabowo-Sandi. Bahkan Anies Baswedan yang juga saudara Novel dihantarkan Gerindra sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Kalau kita baca di media-media dominan pendukung novel itu pendukung prabowo-sandi. Hal ini bisa menguatkan apa yang disampaikan terkait 'Orang Kita' di KPK," tuturnya.

Ifan mendesak agar Novel Baswedan segera mengundurkan diri dari penyidik KPK lantaran kabar berafiliasi dengan Partai Gerindra bakal menimbulkan stigma negatif rakyat terhadap kinerja KPK.

Kemudian bakal terkonstruksi pemikiran rakyat, bahwa ada konspirasi jahat dalam penanganan kasus mengingat KPK berafiliasi dengan Gerindra.

"Harus waspadai konspirasi jahat dari Kekuatan Parpol yang ingin menunggangi KPK. KPK telah tebang pilih dalam upaya pemberantasan korupsi," pungkasnya. (*)

#KPK
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara
KPK akan melakukan kajian terkait praktik rangkap jabatan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 September 2025
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara
Indonesia
KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia
Ada tujuh pemilik tanah yang dipanggil lembaga antirasuah untuk diperiksa sebagai saksi kasus tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 September 2025
KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia
Indonesia
Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
Korupsi kuota haji merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah umat.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
Indonesia
Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap
KPK juga telah meminta keterangan dari mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap
Indonesia
KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus
Asep menjelaskan bahwa oknum Kemenag tersebut menjanjikan Khalid Basalamah dan ratusan jemaahnya tetap bisa berangkat haji pada tahun yang sama melalui jalur haji khusus
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus
Indonesia
KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, Ini 3 Nama yang Sudah Dicekal 
Rabu (10/9) pekan lalu, KPK menyatakan sudah mempunyai nama calon tersangka, tetapi hingga hari ini belum juga dibuka ke publik.
Wisnu Cipto - Kamis, 18 September 2025
KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, Ini 3 Nama yang Sudah Dicekal 
Indonesia
Indeks Integritas Pemkot Anjlok, Alarm Bagi Status Solo Percontohan Kota Anti Korupsi
Survei Penilaian Integritas Kota Solo turun menjadi 76,55 masuk kategori warna kuning (waspada) di posisi 19 dari 36 kabupaten/kota di Jawa Tengah
Wisnu Cipto - Kamis, 18 September 2025
Indeks Integritas Pemkot Anjlok, Alarm Bagi Status Solo Percontohan Kota Anti Korupsi
Indonesia
KPK Desak Pemerintah Patuhi Putusan MK Soal Rangkap Jabatan
Mendorong pembentukan Komite Remunerasi Independen di BUMN atau lembaga publik untuk menjaga transparansi dan perbaikan skema pensiun.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 September 2025
KPK Desak Pemerintah Patuhi Putusan MK Soal Rangkap Jabatan
Indonesia
Pakar Hukum UNAIR Soroti Pasal Kontroversial RUU Perampasan Aset, Dinilai Bisa Jadi Pedang Bermata Dua
RUU tersebut mengandung potensi masalah serius apabila tidak dibarengi penegakan hukum yang bersih dan berintegritas.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Pakar Hukum UNAIR Soroti Pasal Kontroversial RUU Perampasan Aset, Dinilai Bisa Jadi Pedang Bermata Dua
Indonesia
Bekas Milik Koruptor, Baju Seharga Goceng Laku Rp 2,6 Juta di Lelang KPK
KPK awalnya mematok harga harga limit baju milik terpidana kasus dugaan korupsi pengadaan pupuk urea tablet di Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah tahun anggaran 2010-2011 dan 2012-2013, Librato El Arif itu Rp 5.700.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 September 2025
Bekas Milik Koruptor, Baju Seharga Goceng Laku Rp 2,6 Juta di Lelang KPK
Bagikan