Tiongkok Latihan Tempur, Indonesia Harus Perkuat Pertahanan di Laut China Selatan
Laut China Selatan. (Foto: Tangkapan Layar)
MerahPutih.com - Pemerintah Indonesia perlu mengambil peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan di Laut China Selatan (LCS). Selain itu negara yang tergabung dalam ASEAN perlu segera melakukan konsolidasi agar tidak terjadi perpecahan di kawasan tersebut.
"Namun di saat yang sama, keamanan batas-batas laut NKRI harus diperkuat, khususnya di Perairan Natuna," kata Azis Syamsuddin di Jakarta, Jumat (29/1).
Baca Juga:
Indonesia Ajak ASEAN Patroli Bersama di Laut China Selatan, Ini Komentar Beijing
Azis menyoroti meningkatnya ketegangan militer di kawasan perairan LCS dengan adanya latihan tempur pasukan Tiongkok atau China di selat Taiwan serta dekat perairan Vietnam.
Selain itu Kapal Induk Amerika Serikat (AS) USS Theodore Rosevelt juga merapat di perairan tersebut, dan pemerintahan Joe Biden pun menolak tegas klaim sepihak "nine-dash line" oleh China.
Azis mendorong Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menjaga kepentingan Indonesia dan ASEAN.
"Kita selalu kedepankan politik bebas aktif, jaga kepentingan Indonesia dan jaga kepentingan ASEAN sebagaimana kita menjaga kepentingan NKRI. Semua negara adalah sahabat kita, termasuk China dan Amerika Serikat," ujarnya.
Kemlu dan Kemhan, tegas Azis, agar proaktif dalam mengedepankan dialog diplomasi serta juga tegas dalam menjaga stabilitas keamanan melalui berbagai instrumen yang ada, baik secara individu negara maupun kolektif.
Situasi di Laut China Selatan dinilainya, sudah sangat serius. Sehingga komitmen harus bisa dibuktikan dengan implementasi sikap di perairan LCS. Karena itu menurut Azis, menjaga norma-norma hukum internasional, saling menghormati kebebasan navigasi adalah langkah mutlak yang harus dilakukan.
"Negosiasi apapun bisa terjalin jika para pihak mewujudkan komitmen. Kita harus mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang inklusif, ini tantangan nyata masa kini," katanya. (Pon)
Baca Juga:
Tiongkok, Amerika dan Negara Lain Berseteru di Laut China Selatan, Indonesia Diminta Siaga
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
RDP Badan Gizi Nasional dengan Komisi IX DPR Bahas Penyerapan Anggaran Tahun 2025
RUU Transportasi Online Masuk Prolegnas 2026, DPR Kejar Keadilan Status Pengemudi dan Transparansi Algoritma
Revisi UU Ketenagakerjaan, DPR Desak PHK Berat Harus Inkrah
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan Komisi XII DPR Bahas Realisasi PNBP Sektor ESDM
Politikus DPR Dukung Pembatasan Usia Game Online, Platform Wajib Patuhi Regulasi Nasional
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan