Tanggapi Pidato Prabowo, Pimpinan KPK: Tidak Ada Kompromi untuk Koruptor

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Senin, 08 April 2019
Tanggapi Pidato Prabowo, Pimpinan KPK: Tidak Ada Kompromi untuk Koruptor

Wakil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang menegaskan tak ada kata kompromi terhadap koruptor. Sebab, kata Saut, praktik korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime.

Hal itu disampaikannya menanggapi pidato calon presiden Prabowo Subianto yang menyebut akan meminta para koruptor bertobat dan mengembalikan uang negara. Tak hanya itu, Prabowo juga berjanji akan memberikan dana pensiun bagi para koruptor.

"Saya tadi katakan kalau korupsi harus zero toleran. Zero Toleran itu artinya tidak ada kompromi dengan koruptor karena dia Extra Ordinary Crime saya katakan diperlukan inovasi yang sistem," kata Saut di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/4).

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. (Foto: ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. (Foto: ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Menurut Saut, masih diperlukan banyak inovasi dalam rangka memberantas korupsi di Indonesia. Hal itu, lanjut Saut, untuk membuat para koruptor jera.

"Banyak hal yang anda create dengan inovasi sehingga kemudian real-nya yang bekerja seperti negara tetangga kita. Jadi kemudian dia menyensor dirinya untuk tidak korup," ujar Saut.

"Jadi tidak hanya menghukum saja dan kompetensinya bukan di KPK, of course kami law inforcement," kata Saut menambahkan.

Meskipun demikian, Saut kembali menegaskan, inovasi tersebut harus tetap mengedepankan tidak adanya kompromi dengan para koruptor.

"Anda tak boleh toleran 1 dolar pun sedangkan KPK kan baru pakai undang-undang Tipikor dengan undang-undang KPK juga satu miliar dan seterusnya. korupsi itu dimulai dari Rp 1. Kamu melanggar lampu lalu lintas korupsi juga," tandas Saut.

Sebelumnya, dalam pidatonya di kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Minggu (7/4), Prabowo sempat mengatakan akan meminta para koruptor bertobat dan mengembalikan uang negara. Prabowo juga akan memberikan dana pensiun bagi para koruptor.

"Kita akan panggil koruptor-koruptor itu, kita akan minta mereka taubat dan sadar kembalikan lah uang-uang yang kau (koruptor) curi, ya boleh kita sisikan sedikit lah, boleh nggak? Ya untuk dia pensiun, berapa, Kita tinggalin berapa," ujar Prabowo. (Pon)

Baca Juga: Prabowo Buka Kampanye di Yogyakarta dengan Mengutip Pidato Bung Karno

#Saut Situmorang #KPK #Prabowo Subianto
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA
Sudewo sebelumnya juga pernah terseret kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di DJKA Kemenhub.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA
Indonesia
KPK Bakal Panggil Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Buntut LHKPN yang Tak Sesuai
KPK akan melakukan klarifikasi untuk memastikan kewajaran isi laporan tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
KPK Bakal Panggil Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Buntut LHKPN yang Tak Sesuai
Indonesia
Prabowo Naikkan Gaji Guru dan Dosen ASN, Komisi X DPR: Nasib Honorer juga Harus Diperhatikan
Presiden RI, Prabowo Subianto, akan menaikkan gaji guru dan dosen ASN. Komisi X DPR juga meminta nasib guru honorer diperhatikan, karena gajinya kecil.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Prabowo Naikkan Gaji Guru dan Dosen ASN, Komisi X DPR: Nasib Honorer juga Harus Diperhatikan
Indonesia
KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA
KPK kembali memeriksa Bupati Pati, Sudewo, Senin (22/9). Pemeriksaan itu terkait kasus korupsi DJKA di Kementerian Perhubungan.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA
Indonesia
DPR Sebut Ibu Kota Politik di IKN tak Sesuai UU, Perlu Kejelasan Hukum
DPR menyebutkan, bahwa ibu kota politik di IKN tak sesuai Undang-undang. Istilah tersebut dianggap tidak memiliki dasar hukum dalam Undang-undang IKN.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
DPR Sebut Ibu Kota Politik di IKN tak Sesuai UU, Perlu Kejelasan Hukum
Indonesia
Prabowo Pidato di Sidang Majelis Umum PBB, Komisi I DPR: Kemerdekaan Palestina Harus Disuarakan
Presiden RI, Prabowo Subianto, bakal berpidato di Sidang Majelis Umum PBB. Komisi I DPR RI mengatakan, bahwa kemerdekaan Palestina harus disuarakan dengan lantang.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Prabowo Pidato di Sidang Majelis Umum PBB, Komisi I DPR: Kemerdekaan Palestina Harus Disuarakan
Indonesia
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Penyelesaian kasus ini adalah ujian besar bagi kredibilitas KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Indonesia
Prabowo Bakal Pidato di Sidang Umum PBB, Ulangi Perjuangan Diplomasi Ayahnya
Presiden RI, Prabowo Subianto, akan berpidato di Sidang Umum PBB. Hal itu mengulangi sejarah perjuangan diplomasi ayahnya.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Prabowo Bakal Pidato di Sidang Umum PBB, Ulangi Perjuangan Diplomasi Ayahnya
Indonesia
Kunjungi Expo 2025 Osaka, Prabowo Bawa 'Oleh-oleh' Proyek Investasi Rp 392 Triliun
Prabowo baru saja mengunjungi Expo 2025 Osaka. Ia membawa pulang proyek investasi senilai Rp 392 triliun dari sana.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Kunjungi Expo 2025 Osaka, Prabowo Bawa 'Oleh-oleh' Proyek Investasi Rp 392 Triliun
Indonesia
Tiba Jepang, Presiden Prabowo Bawa Misi Khusus di Expo 2025 Osaka
Paviliun Indonesia di Expo 2025 Osaka mengangkat tema besar terinspirasi filosofi Bali Tri Hita Karana, menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
Tiba Jepang, Presiden Prabowo Bawa Misi Khusus di Expo 2025 Osaka
Bagikan