Tak Gabung Jokowi, Elektabilitas Demokrat Dinilai Terancam Melorot

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Sabtu, 29 Juni 2019
Tak Gabung Jokowi, Elektabilitas Demokrat Dinilai Terancam Melorot

Ronny Hermawan saat menerima bendera Partai Demokrat (Foto: Twitter @ronny_hermawan_)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Setelah tidak menjadi penguasa khususnya pada tahun 2014 elektabilitas Partai Demokrat semakin menurun hingga sekarang, dan itu membuatnya harus merapat ke kubu pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf, bukan oposisi.

Ditambah lagi Partai Demokrat yang tergabung dalam koalisi Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 yang mengusung Prabowo-Sandi kalah dalam kontestasi pemilu 2019 dan hanya meraih 7,77 persen suara di tingkat nasional.

Saran inilah yang kira-kira disampaikan oleh pengamat politik Hendri Satrio, guna menjaga marwah Demokrat sebagai partai yang diperhitungkan.

"Juga dengan Demokrat, Partai Demokrat setelah nggak jadi penguasa turun terus elektabilitasnya, Enakan gabung pemerintah," jelas Hendri Satrio saat diskusi MNC Trijaya, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6).

Diskui MNC Trijaya. (MP/Kanugrahan)
Diskui MNC Trijaya. (MP/Kanugrahan)

Baca Juga: Pengamat: Koalisi Jokowi Berpotensi Jadi Orde Baru Jilid II

Selain Partai Demokrat, dia juga menila bahwa partai diluar pemerintah yang selalu dapat kursi atau jatah menteri, adalah PAN dan PKB karena citra partai tersebut lumayan baik dalam menjaga hubungan koalisi dan oposisi. Namun itu tidak berlaku untuk partai beringin yakni partai Golkar.

"Kalau untuk partai, PKB dan PAN nggak ngapa-ngapain pasti dapat jatah menteri, apapun itu karena ini citra partai yang baik, beda kalau Golkar dia harus usaha terlebih dahulu," tutur Hendri Satrio.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan partainya enggan terburu-buru menentukan sikap politik, apakah masuk dalam pemerintahan atau menjadi partai oposisi.

"Perjalanan masih panjang, hingga Oktober 2019, karena setelah pelantikan anggota DPR 2019-2024, masih ada ruang komunikasi," kata Syarief.

Dia mengatakan masih ada waktu bagi Demokrat untuk menganalisa secara internal dan keuntungan untuk membangun bangsa ke depan.

Menurut dia, Demokrat belum memikirkan posisi mana yang lebih menggiurkan, apakah di dalam atau di luar pemerintahan karena partainya sudah merasakan di dalam dan di luar pemerintahan.

Syarief mengatakan di mana pun posisi Demokrat, yang terpenting pemerintahan ke depan diharapkan bisa menjalankan 14 program prioritas yang pro-rakyat.

Menurut dia, kalau 14 program itu dijalankan maka hal itu sangat membanggakan bagi Demokrat. (Knu)

Baca Juga: Demokrat Ucapkan Selamat atas Terpilihnya Jokowi-Amin

#Partai Demokrat #Pilpres 2019
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Jokowi sebut Whoosh jadi investasi sosial. Demokrat mempertanyakan siapa yang akan menalangi kerugiannya.
Soffi Amira - Sabtu, 01 November 2025
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Indonesia
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Fenomena APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, melainkan menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Indonesia
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menegaskan pentingnya pengawasan dan kolaborasi antara pemerintah dan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Oktober 2025
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Indonesia
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Narasi yang beredar menyebut seolah-olah hubungan antara pendiri Partai Demokrat dan Kapolri tidak akrab.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Oktober 2025
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Indonesia
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Politikus Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, kasus kematian balita di Sukabumi menjadi bukti gagalnya negara melindungi rakyat.
Soffi Amira - Rabu, 20 Agustus 2025
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Indonesia
Tegaskan Roy Suryo Sudah Mundur Sejak 2019, Demokrat Sebut Ada Upaya Adu Domba SBY dengan Jokowi
Partai Demokrat membantah tuduhan dalang di balik kasus ijazah palsu Jokowi
Wisnu Cipto - Senin, 28 Juli 2025
Tegaskan Roy Suryo Sudah Mundur Sejak 2019, Demokrat Sebut Ada Upaya Adu Domba SBY dengan Jokowi
Indonesia
Kondisi SBY Makin Membaik, 2-3 Hari Lagi Sudah Boleh Pulang dari RSPAD
SBY dirawat karena membutuhkan istirahat usai menjalani rangkaian aktivitas yang sangat padat di dalam dan luar negeri.
Wisnu Cipto - Senin, 21 Juli 2025
Kondisi SBY Makin Membaik, 2-3 Hari Lagi Sudah Boleh Pulang dari RSPAD
Indonesia
Open Recruitment Program Kreatif UMKM Meledak, Sekjen Demokrat Ikut Berperan Penting
Open recruitment program UMKM Kreatif meledak. Sekjen Demokrat ikut berperan penting dalam kehadiran program tersebut bagi para pelaku UMKM.
Soffi Amira - Kamis, 22 Mei 2025
Open Recruitment Program Kreatif UMKM Meledak, Sekjen Demokrat Ikut Berperan Penting
Indonesia
Legislator Demokrat Harap TNI tak Jaga Kejagung secara Permanen
Legislator Demokrat, Hinca Panjaitan berharap, TNI tidak menjaga Kejagung secara permanen. Hal itu menyusul terbitnya Peraturan Presiden No 66 Tahun 2025.
Soffi Amira - Kamis, 22 Mei 2025
Legislator Demokrat Harap TNI tak Jaga Kejagung secara Permanen
Indonesia
Legislator Demokrat Ingatkan Kejagung Jangan Jadi Bandit Demokrasi
Menurut Hinca, penetapan tersangka terhadap insan pers dengan dalil pemberitaan bakal memengaruhi transparansi penegakan hukum di Tanah Air.
Frengky Aruan - Rabu, 21 Mei 2025
Legislator Demokrat Ingatkan Kejagung Jangan Jadi Bandit Demokrasi
Bagikan