Siang Ini, Ribuan Orang Kepung KPK!

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 30 Agustus 2019
Siang Ini, Ribuan Orang Kepung KPK!

Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap (kedua kiri) memberikan keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta (Foto: Antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tokoh-tokoh nasional, akademisi, aktivis antikorupsi, seniman, gerakan mahasiswa, serikat buruh, hingga mantan pimpinan KPK akan menggelar Aksi Solidaritas Selamatkan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (30/8).

Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo mengatakan ribuan orang itu akan datang ke markas KPK untuk menyatakan lembaga antirasuah harus dipimpin oleh orang yang tidak mempunyai rekam jejak kelam.

Baca Juga:

Wadah Pegawai: Jangan Sampai KPK Dipimpin Orang yang Punya Reputasi Buruk

"Hari ini Jumat, 30 Agustus 2019 pada Pukul 13.30 WIB di lobi gedung KPK, ribuan orang baik yang peduli terhadap nasib masa depan pemberantasan korupsi akan datang ke KPK untuk sekali lagi menyatakan bahwa KPK harus dipimpin orang bersih," kata Yudi dalam keterangannya, Jumat (30/8).

Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap
Ketua WP KPK, Yudi Purnomo Harahap (MP/Ponco Sulaksono)

Menurut Yudi, aksi ini digelar untuk menyatakan sikap tegas bahwa KPK harus dipimpin orang yang bersih. Pasalnya, nasib lembaga antirasuah selama empat tahun ke depan ditentukan salah satunya lewat hasil seleksi calon pimpinan KPK.

"Pekan depan hasil kerja Pansel akan diserahkan kepada Presiden untuk ditetapkan 10 orang Capim KPK, sehingga hari ini adalah titik kritis sejak 17 tahun KPK berdiri untuk memenuhi amanah Reformasi menuju Indonesia yang bebas korupsi," ujar Yudi.

Baca Juga:

Koalisi Kawal Capim KPK Luncurkan Petisi Daring Tolak Calon Bermasalah

Oleh sebab itu, Yudi berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) mau mendengarkan aspirasi publik terkait Pimpinan KPK di masa depan. Sebab, KPK hadir juga demi menjamin keadilan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia.

"KPK didirikan untuk memastikan, hak-hak kesejahteraan rakyat tidak dicuri oleh kelompok elite yang selama ini merampok dan memiskinkan Indonesia. KPK harus menegakkan keadilan. KPK yang independen, tidak dibentuk untuk mengamankan kelompok tertentu dan mencelakai kelompok lainnya," tutup Yudi. (Pon)

#Wadah Pegawai KPK #KPK #Capim KPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji Asrul Azis Taba Ajukan Penangguhan Penahanan ke KPK
KPK memastikan seluruh tahanan memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar yang berlaku
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji Asrul Azis Taba Ajukan Penangguhan Penahanan ke KPK
Berita
KPK dan Kejagung Diminta Audit Dugaan Penyimpangan Penugasan Pemerintah di PPI
Dendi menilai audit perlu mencakup seluruh aspek pengelolaan perusahaan, mulai dari mekanisme penentuan vendor, distribusi komoditas strategis, pemberian kuota usaha, proses pengadaan, hingga sistem pengawasan internal
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
KPK dan Kejagung Diminta Audit Dugaan Penyimpangan Penugasan Pemerintah di PPI
Indonesia
Ke-3 Kalinya KPK Perpanjang Penahanan Yaqut Cholil Qoumas, Ngaku Masih Konfirmasi Barang Bukti
Perpanjangan itu menjadi yang ketiga kalinya setelah sebelumnya masa tahanan Yaqut diperpanjang sejak 8 Mei 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Ke-3 Kalinya KPK Perpanjang Penahanan Yaqut Cholil Qoumas, Ngaku Masih Konfirmasi Barang Bukti
Indonesia
Usut Korupsi MGB, KPK Tegaskan Tidak Lakukan Duplikasi Kasus Dengan Kejagung
Pada 8 Juni 2026, KPK mengungkapkan sempat melakukan penyelidikan dugaan korupsi terkait MBG di BGN pada saat Kejagung mengumumkan penahanan mantan pimpinan BGN.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Usut Korupsi MGB, KPK Tegaskan Tidak Lakukan Duplikasi Kasus Dengan Kejagung
Indonesia
KPK Hormati Langkah Kejagung Usut Dugaan Korupsi MBG, Pilih Kawal dari Sisi Pencegahan
KPK menghormati langkah Kejagung dalam mengusut dugaan korupsi MBG. KPK memilih mengawal dari sisi pencegahan.
Soffi Amira - Jumat, 19 Juni 2026
KPK Hormati Langkah Kejagung Usut Dugaan Korupsi MBG, Pilih Kawal dari Sisi Pencegahan
Indonesia
Hari Ini KPK Periksa Eks Wamen Imipas Silmy Karim, Fokus Dalami Bukti Gratifikasi
KPK memeriksa mantan Wamen Imipas Silmy Karim sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Delapan pejabat Imigrasi ditetapkan sebagai tersangka.
Wisnu Cipto - Jumat, 19 Juni 2026
Hari Ini KPK Periksa Eks Wamen Imipas Silmy Karim, Fokus Dalami Bukti Gratifikasi
Indonesia
KPK Buka Peluang Panggil Pansus Haji DPR dalam Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
KPK membuka peluang memanggil Pansus Haji DPR dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Dalami dugaan aliran dana dari Kemenag ke Pansus Haji.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Juni 2026
KPK Buka Peluang Panggil Pansus Haji DPR dalam Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
Indonesia
KPK Periksa Bos Maktour, Selidiki Dugaan Aliran Dana Kuota Haji Khusus ke Pejabat Kemenag
KPK mendalami dugaan aliran dana dari penyelenggara ibadah haji khusus kepada pihak Kementerian Agama dalam kasus korupsi kuota haji 2023-2024.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Juni 2026
KPK Periksa Bos Maktour, Selidiki Dugaan Aliran Dana Kuota Haji Khusus ke Pejabat Kemenag
Indonesia
Pastikan Penyelidikan Dugaan Korupsi MBG Belum Dihentikan, KPK Masih Tunggu Penyidikan Kejagung
Ketua KPK Setyo Budiyanto memastikan penyelidikan dugaan korupsi Program MBG di BGN belum dihentikan. KPK masih menunggu perkembangan penyidikan Kejagung.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Juni 2026
Pastikan Penyelidikan Dugaan Korupsi MBG Belum Dihentikan, KPK Masih Tunggu Penyidikan Kejagung
Indonesia
Diperiksa KPK 7 Jam, Bos Maktour Fuad Hasan Bantah Ada Transaksi Kuota Haji Tambahan
Bos Maktour, Fuad Hasan, diperiksa KPK selama tujuh jam. Hal itu terkait kasus korupsi kuota haji.
Soffi Amira - Kamis, 18 Juni 2026
Diperiksa KPK 7 Jam, Bos Maktour Fuad Hasan Bantah Ada Transaksi Kuota Haji Tambahan
Bagikan