Sekjen PDIP Hasto Bandingkan Aspal Jalan Jakarta dan Surabaya

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 16 Oktober 2022
Sekjen PDIP Hasto Bandingkan Aspal Jalan Jakarta dan Surabaya

Sekjen dan Kepala Daerah asal PDIP gelar gowes bareng. (Foto: Budi Lentera)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Hasto Kristiyanto lakukan gowes atau bersepeda bersama dengan sejumlah kepala daerah dari partai tersebut di Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (15/10).

Usai melakukan Gowes di jalanan Kota Surabaya, bersama para kepala daerah dari PDIP, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto langsung membandingkan dengan aspal DKI Jakarta.

Baca Juga:

26 Ribu Bacaleg PDIP Jalani Psikotes

"Waktu bersepeda tadi, jalannya di Surabaya bagus. Dan cara merawat jalan di Surabaya, begitupula dengan trotoarnya juga sangat bagus," kata Hasto saat di balai kota Surabaya, Sabtu, (15/10)

Hasto menilai, pembangunan jalan dan trotoar di Surabaya penuh perencanaan. Infrastruktur jalan mendukung lantaran ada saluran air di bawahnya di setiap jalan dan trotoar.

"Ini beda dengan yang di DKI Jakarta. Begitulah perawatannnya. Kalau di Surabaya tadi saya lihat, kalau rusak, cukup diperbaiki yang rusak. Nah, kalau di Jakarta, yang diperbaiki malah seluruhnya. Bukan yang rusak saja, sehingga anggarannya banyak," lanjut Hasto.

Hasto melanjutkan, anggaran untuk perbaikan jalan DKI Jakarta mencapai Rp 313 triliun selama lima tahun. Sementara Pemkot Surabaya hanya 50 triliun selama lima tahun.

"Kalau di Jakarta dilapis semua yang rusak dan boros anggarannya. Kan sama-sama kota besar Jakarta dan Surabaya. Jakarta memang lebih luas, tapi kan perbandingan luasnya kan enggak sebanding dengan anggaran jika dibanding dengan Surabaya," katanya.

Hasto menegaskan, apa yang dilakukan di Kota Surabaya bisa ditiru oleh daerah lain. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP diminta untuk saling kerja sama, saling membantu, saling mengambil pelajaran.

"Karena kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan mengambil keberhasilan dari kepala daerah lainnya, dan itu diajarkan dalam sekolah partai, maka kepala daerah PDI Perjuangan itu adalah kepala daerah sintesa, bukan antitesa," ujar Hasto. (Budi Lentera / Jawa Timur)

Baca Juga:

Mahfud MD Dukung Usulan PDIP Soal Pemilu Proporsional Tertutup

#Pemilu #PDIP
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Jungkir Balik Nasib Wahyudin Moridu setelah Dipecat, Gagal Rampok Duit Negara Malah Jualan Es Batu
Wahyudin mengaku pasrah dengan keputusan partai dan lembaga legislatif.
Dwi Astarini - Selasa, 23 September 2025
Jungkir Balik Nasib Wahyudin Moridu setelah Dipecat, Gagal Rampok Duit Negara Malah Jualan Es Batu
Indonesia
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
PDIP resmi memecat Wahyudin Moridu, eks anggota DPRD Gorontalo yang ingin merampok uang negara agar miskin.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Wahyudin Moridu dipecat oleh PDIP imbas ucapannya yang viral di media sosial. Ia mengatakan, bahwa ingin merampok uang negara.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
PDIP tidak akan menoleransi perbuatan Wahyudin yang melukai hati rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Pareira menjelaskan bahwa proses pengesahan ini berjalan cepat karena PDIP telah mendaftar secara daring
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Bagikan