Sekjen PDIP Hasto Bandingkan Aspal Jalan Jakarta dan Surabaya

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 16 Oktober 2022
Sekjen PDIP Hasto Bandingkan Aspal Jalan Jakarta dan Surabaya

Sekjen dan Kepala Daerah asal PDIP gelar gowes bareng. (Foto: Budi Lentera)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Hasto Kristiyanto lakukan gowes atau bersepeda bersama dengan sejumlah kepala daerah dari partai tersebut di Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (15/10).

Usai melakukan Gowes di jalanan Kota Surabaya, bersama para kepala daerah dari PDIP, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto langsung membandingkan dengan aspal DKI Jakarta.

Baca Juga:

26 Ribu Bacaleg PDIP Jalani Psikotes

"Waktu bersepeda tadi, jalannya di Surabaya bagus. Dan cara merawat jalan di Surabaya, begitupula dengan trotoarnya juga sangat bagus," kata Hasto saat di balai kota Surabaya, Sabtu, (15/10)

Hasto menilai, pembangunan jalan dan trotoar di Surabaya penuh perencanaan. Infrastruktur jalan mendukung lantaran ada saluran air di bawahnya di setiap jalan dan trotoar.

"Ini beda dengan yang di DKI Jakarta. Begitulah perawatannnya. Kalau di Surabaya tadi saya lihat, kalau rusak, cukup diperbaiki yang rusak. Nah, kalau di Jakarta, yang diperbaiki malah seluruhnya. Bukan yang rusak saja, sehingga anggarannya banyak," lanjut Hasto.

Hasto melanjutkan, anggaran untuk perbaikan jalan DKI Jakarta mencapai Rp 313 triliun selama lima tahun. Sementara Pemkot Surabaya hanya 50 triliun selama lima tahun.

"Kalau di Jakarta dilapis semua yang rusak dan boros anggarannya. Kan sama-sama kota besar Jakarta dan Surabaya. Jakarta memang lebih luas, tapi kan perbandingan luasnya kan enggak sebanding dengan anggaran jika dibanding dengan Surabaya," katanya.

Hasto menegaskan, apa yang dilakukan di Kota Surabaya bisa ditiru oleh daerah lain. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP diminta untuk saling kerja sama, saling membantu, saling mengambil pelajaran.

"Karena kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan mengambil keberhasilan dari kepala daerah lainnya, dan itu diajarkan dalam sekolah partai, maka kepala daerah PDI Perjuangan itu adalah kepala daerah sintesa, bukan antitesa," ujar Hasto. (Budi Lentera / Jawa Timur)

Baca Juga:

Mahfud MD Dukung Usulan PDIP Soal Pemilu Proporsional Tertutup

#Pemilu #PDIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Bagikan