Sekjen PDIP Hasto Bandingkan Aspal Jalan Jakarta dan Surabaya

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 16 Oktober 2022
Sekjen PDIP Hasto Bandingkan Aspal Jalan Jakarta dan Surabaya

Sekjen dan Kepala Daerah asal PDIP gelar gowes bareng. (Foto: Budi Lentera)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Hasto Kristiyanto lakukan gowes atau bersepeda bersama dengan sejumlah kepala daerah dari partai tersebut di Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (15/10).

Usai melakukan Gowes di jalanan Kota Surabaya, bersama para kepala daerah dari PDIP, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto langsung membandingkan dengan aspal DKI Jakarta.

Baca Juga:

26 Ribu Bacaleg PDIP Jalani Psikotes

"Waktu bersepeda tadi, jalannya di Surabaya bagus. Dan cara merawat jalan di Surabaya, begitupula dengan trotoarnya juga sangat bagus," kata Hasto saat di balai kota Surabaya, Sabtu, (15/10)

Hasto menilai, pembangunan jalan dan trotoar di Surabaya penuh perencanaan. Infrastruktur jalan mendukung lantaran ada saluran air di bawahnya di setiap jalan dan trotoar.

"Ini beda dengan yang di DKI Jakarta. Begitulah perawatannnya. Kalau di Surabaya tadi saya lihat, kalau rusak, cukup diperbaiki yang rusak. Nah, kalau di Jakarta, yang diperbaiki malah seluruhnya. Bukan yang rusak saja, sehingga anggarannya banyak," lanjut Hasto.

Hasto melanjutkan, anggaran untuk perbaikan jalan DKI Jakarta mencapai Rp 313 triliun selama lima tahun. Sementara Pemkot Surabaya hanya 50 triliun selama lima tahun.

"Kalau di Jakarta dilapis semua yang rusak dan boros anggarannya. Kan sama-sama kota besar Jakarta dan Surabaya. Jakarta memang lebih luas, tapi kan perbandingan luasnya kan enggak sebanding dengan anggaran jika dibanding dengan Surabaya," katanya.

Hasto menegaskan, apa yang dilakukan di Kota Surabaya bisa ditiru oleh daerah lain. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP diminta untuk saling kerja sama, saling membantu, saling mengambil pelajaran.

"Karena kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan mengambil keberhasilan dari kepala daerah lainnya, dan itu diajarkan dalam sekolah partai, maka kepala daerah PDI Perjuangan itu adalah kepala daerah sintesa, bukan antitesa," ujar Hasto. (Budi Lentera / Jawa Timur)

Baca Juga:

Mahfud MD Dukung Usulan PDIP Soal Pemilu Proporsional Tertutup

#Pemilu #PDIP
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Bagikan