Sekjen Gerindra Sebut Pengumuman Capres-Cawapres KIR Tunggu Koalisi Parpol Lain

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 17 Januari 2023
Sekjen Gerindra Sebut Pengumuman Capres-Cawapres KIR Tunggu Koalisi Parpol Lain

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. (ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Teka-teki soal siapa bakal calon Presiden yang diusung koalisi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum temui titik terang.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut pengumuman calon presiden dan calon wakil presiden 2024 dari Koalisi Indonesia Raya (KIR) bakal menunggu keputusan koalisi lawan mengumumkan lebih dulu calonnya.

Baca Juga

Jokowi pada Akhirnya Jadi Penentu dalam Koalisi Capres

Sampai saat ini, KIR belum menentukan Prabowo Subianto atau Muhaimin Iskandar yang bakal menjadi capres-cawapres dari koalisi tersebut.

"Calon presiden dari partai lain masih belum pada deklarasi, apalagi wakil presiden," ujar Muzani di Jakarta Selatan, Senin (16/1).

Soal apakah KIR juga menunggu partai lain bergabung ke koalisi sebelum pasangan capres-cawapres diumumkan, Muzani menyebut hal itu menjadi pembahasan antara Prabowo Subianto dan Cak Imin.

"Ada kesabaran untuk memajukan nama dari koalisi Gerindra-PKB sebagai calon presiden," ujar Muzani.

Muzani mengaku sudah membaca hasil keputusan Ijtima Ulama Nusantara yang diselenggarakan oleh PKB pada akhir pekan lalu.

Salah satu hasil rekomendasi Ijtima yaitu ulama menginginkan PKB menentukan capres-cawapres sebelum bulan Ramadan atau Maret nanti. Artinya, PKB punya dua bulan untuk menentukan sosok capres dan cawapres dengan Gerindra.

Baca Juga

Pengamat Sebut Koalisi PDIP- KIB Terwujud jika Ganjar Dipasangkan dengan Airlangga di Pilpres

Muzani pun mengaku PKB belum menentukan hasil Ijtima itu secara resmi. Meski begitu, dia menegaskan Gerindra menghormati keputusan itu.

"Kami partai Gerindra menghargai atas keputusan Ijtima Ulama para kiai. Tentu itu pandangan yang buat kami penting, berharga, dan berarti," jelasnya.

Gerindra pun akan membicarakannya dengan PKB setelah HUT ke-15 mereka.

Adapun, Gerindra sendiri masih teguh ingin mendorong ketua umumnya, Prabowo Subianto, untuk jadi capres.

Sementara itu, cawapres, Muzani mengatakan Cak Imin jadi sosok yang paling banyak dibicarakan meski ada nama-nama lainnya.

"Nama-nama lain juga ada dibicarakan. Namanya kan dinamika," ujar Muzani. (Knu)

Baca Juga

PDIP Masih jadi Magnet bagi Parpol untuk Berkoalisi

#Partai Gerindra #Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani #Partai Kebangkitan Bangsa #Pilpres #Pemilu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
Budi Arie Mau Gabung Gerindra? Ahmad Muzani Bocorkan Syarat 'Gak Ribet' Jadi Anak Buah Prabowo
Ketua Dewan Kehormatan Gerindra Ahmad Muzani menyambut terbuka minat Budi Arie Projo bergabung.
Angga Yudha Pratama - Selasa, 04 November 2025
Budi Arie Mau Gabung Gerindra? Ahmad Muzani Bocorkan Syarat 'Gak Ribet' Jadi Anak Buah Prabowo
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Beredar informasi yang menyebut Jokowi dan Gibran akan berkontestasi di Pilpres 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Indonesia
TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol
Masyarakat tidak boleh hidup dalam ketakutan, masyarakat perlu kehidupan yang layak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak
Fraksi Gerindra juga akan berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak
Bagikan