PDIP Masih jadi Magnet bagi Parpol untuk Berkoalisi

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 15 Januari 2023
PDIP Masih jadi Magnet bagi Parpol untuk Berkoalisi

Politisi Muda PDIP, Sukma Bambang Susilo (kedua dari kiri). Foto: Istimewa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDI Perjuangan (PDIP) sampai saat ini masih belum menentukan arah koalisi di Pemilu 2024. Namun, sebagai pemenang Pemilu 2019, banyak partai yang ingin mengajak PDIP untuk bergabung di koalisi.

Politisi Muda PDIP, Sukma Bambang Susilo, tak menampik bahwa saat ini, PDIP merupakan magnetik bagi parpol lainnya dalam membangun koalisi mengusung calon presiden 2024.

Baca Juga

Pakar Sebut Isi Pidato Megawati Bukti PDIP tak Kerdilkan Posisi Presiden Jokowi

Tetapi, PDIP tak mau ikut arus sibuk bangun koalisi sana sini, lantaran masih fokus dan konsisten membantu serta mengawal pemerintahan Presiden Jokowi dalam menciptakan banyak prestasi untuk diwariskan bagi masyarakat Indonesia ke depan.

Bahkan PDIP, lanjut Sukma, memiliki mekanisme sendiri dalam penentuan capres 2024, yakni keputusaannya berada sepenuhnya di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan semua kader patuh soal mekanisme tersebut.

"Artinya tidak bicara si A si B si C , tapi kita yakin nanti Ibu Ketua Umum akan mengumumkan siapa calon terbaik yang diberikan mandat atau tiket menjadi capres," kata Sukma dalam acara Diskusi Publik JCC Network, bertajuk 3 Koalisi Parpol Jalan di Tempat, Bubar di Tengah Jalan atau Tunggu di Tikungan, di Jakarta, Minggu (15/1).

Baca Juga

Pengamat Sebut Koalisi PDIP- KIB Terwujud jika Ganjar Dipasangkan dengan Airlangga di Pilpres

Sementara itu, Jubir Milenial PKB, Mikhael Sinaga, menekankan PKB pun sangat percaya diri dan solid bersama Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.

Pasalnya, tanpa ada parpol lain Gerindra dan PKB bisa berjalan, sebab koalisi ini telah memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

Apalagi, PKB memiliki basis massa baik dari NU hingga kalangan milenial yang cukup kuat di republik ini.

"Koalisi dengan Gerindra itu satu paket tinggal siapa jadi capres siapa cawapres. Apalagi, PKB punya program jelas yang betul-betul menyasar masyarakat, seperti subsidi tambahan kepada sepeda motor dan angkutan umum," ucap Mikhael.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibullah Mulayawan, menilai semua koalisi parpol yang telah dibangun saat ini, baik itu Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Poros Perubahan, maupun Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) masih bisa mencair.

Pasalnya, semua masih menunggu PDIP di tikungan. Apalagi PDIP sebagai satu-satunya parpol, yang memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

"Kalau kita melihat penentu kemenangan Pilpres itu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, karena secara elektabilitas tinggi," tutupnya. (Knu)

Baca Juga

PDIP Sebut 8 Fraksi Penolak Proporsional Tertutup Cuma 'Hore-hore', PAN: Tidak Bercanda, Itu Serius

#PDIP #DPP PDIP #Pilpres #Pemilu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
PDIP resmi memecat Wahyudin Moridu, eks anggota DPRD Gorontalo yang ingin merampok uang negara agar miskin.
Soffi Amira - 1 jam, 19 menit lalu
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Wahyudin Moridu dipecat oleh PDIP imbas ucapannya yang viral di media sosial. Ia mengatakan, bahwa ingin merampok uang negara.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
PDIP tidak akan menoleransi perbuatan Wahyudin yang melukai hati rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Pareira menjelaskan bahwa proses pengesahan ini berjalan cepat karena PDIP telah mendaftar secara daring
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Indonesia
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Budi Gunawan terkena reshuffle dari posisinya sebagai Menko Polkam. Ketua DPP PDIP, Aria Bima menegaskan, bahwa perombakan itu merupakan hak prerogatif Prabowo.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Bagikan