Headline

Ratusan Jurnalis dan Tokoh Masyarakat Gelar Aksi Tolak Pemberian Remisi kepada Pembunuh Wartawan

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 25 Januari 2019
 Ratusan Jurnalis dan Tokoh Masyarakat Gelar Aksi Tolak Pemberian Remisi kepada Pembunuh Wartawan

Aksi unjuk rasa tolak pemberian remisi kepada pembunuh wartawan di Denpasar (Foto: Twitter @AJIIndonesia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pemberian remisi kepada I Nyoman Susrama pelaku pembunuhan terhadap wartawan Radar Bali, Anak Agung Ngurah Bagus Narendra Prabangsa menuai protes dan kecaman dari banyak pihak. Bukan hanya dari kalangan wartawan yang menolak pemberian remisi tersebut tapi juga dari aktivis, mahasiswa dan tokoh masyarakat.

Ratusan jurnalis, mahasiswa dan tokoh masyarakat menggelar aksi demonstrasi menolak pemberian remisi kepada terpidana seumur hidup I Nyoman Susrama.

Koordinator Solidaritas Jurnalis Bali, Nandhang R. Astika, dalam orasinya mengatakan hari ini seluruh solidaritas jurnalis Bali melakukan aksi demonstrasi di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali Bajra Sandhi, Renon, Denpasar dan Kantor Kakanwil Kemenkumham Bali guna menentang remisi pembunuhan terhadap jurnalis yang sangat keji ini.

"Aksi ini tidak hanya berlangsung di Bali, namun dilajukan jurnalis nasional. Karena remisi ini dinilai langkah mundur dalam kebebasan pers," kata Ketua AJI Denpasar itu di Denpasar, Jumat (25/1).

Ilustrasi kerja wartawan
Ilustrasi wartawan (pixabay)

Ia menegaskan bahwa kasus pembunuhan wartawan ini salah satu dari sekian kasus pembunuhan wartawan yang terungkap di Indonesia. "Ini salah satu kasus yang kemunduran hukum. Khususnya mencederai kebebasan pers," katanya.

Setelah dari Monumen Bajra Sandi, Denpasar, peserta solidaritas jurnalis Bali pun berjalan kaki sambil meneriakan yel-yel dan orasi agar remisi tersebut dicabut, massa aksi berjalan kali menuju Kantor Wilayah Hukum HAM Bali.

Terpidana seumur hidup kasus pembunuhan wartawan Radar Bali , Anak Agung Ngurah Narendra Prabangsa yang terjadi pada 11 Februari 2009 di Kabupaten Bangli, para Jurnalis Bali menilai pemberian remisi yang merupakan perubahan dari hukuman penjara seumur hidup menjadi pidana sementara penjara 20 tahun itu mencederai hukum dan kebebasan pers.

Para pengunjuk rasa mendesak Kepala Kanwilkumham Bali, Sutrisno, menandatangani surat pernyataan memastikan menyampaikan petisi kepada Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

Setelah satu jam melakukan demonstrasi, para pengunjuk rasa menutup aksi dengan berdoa bersama. Sebelumnya, Prabangsa tewas dianiaya oleh sejumlah orang atas perintah Nyoman Susrama.

Jasad korban ditemukan di perairan Padang Bai, Karangasem, setelah beberapa hari dinyatakan hilang. Penyidik Polda Bali menemukan motif pembunuhan korban terkait pemberitaan tindak pidana korupsi pembangunan sekolah yang dilakukan Susrama yang juga mantan Bupati Bangli.

Kuasa Hukum Solidaritas Jurnalis Bali (SJB), I Made Suardana sebagaimana dilansir Antara mengatakan telah terjadi kecacatan hukum dalam pemberian remisi terhadap Susrama tersebut.

"Saya ingin kasus ini dibuka dulu pada publik, karena tidak adanya dengar pendapat, kita menganggap remisi ini terselubung yang nyaris kita tidak dapat ketahui," katanya.

Selain itu, tindak pidana yang dilakukan Susrama dinilai berbeda dengan kasus hukum lainnya. Hal itu karena, menyangkut korban yang dibunuh merupakan jurnalis sehingga telah meruntuhkan pilar demokrasi.

Kedua, kasus ini begitu mendapatkan atensi publik. Pemerintah dinilai tidak melakukan kecermatan dalam memberikan catatan khusus terhadap Susrama sehingga remisi bisa dia dapatkan.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Berawal dari Informasi Masyarakat, Begini Kronologi OTT Bupati Mesuji

#Kekerasan Wartawan #Remisi #Menkumham #Aliansi Jurnalis Independen
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
AJI dan ELSAM Tolak Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto: Diktator dan Pelanggar HAM!
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan ELSAM menolak tegas usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Mereka menilai Soeharto tidak layak karena rekam jejak pelanggaran HAM dan praktik korupsi selama Orde Baru.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 November 2025
AJI dan ELSAM Tolak Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto: Diktator dan Pelanggar HAM!
Indonesia
Menkum Teken SK Kepengurusan PPP Mardiono
Mardiono mendaftarkan kepengurusan PPP per 30 September 2025.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Oktober 2025
Menkum Teken SK Kepengurusan PPP Mardiono
Indonesia
Dewan Pers, AJI, IJTI dan Iwakum Kecam Pencabutan Akses Liputan Karena Bertanya ke Prabowo Soal Keracunan MBG
Pasal 4 Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, menyatakan bahwa "pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 28 September 2025
Dewan Pers, AJI, IJTI dan Iwakum Kecam Pencabutan Akses Liputan Karena Bertanya ke Prabowo Soal Keracunan MBG
Indonesia
Menkum Supratman: BP BUMN Berperan sebagai Regulator, Beda dengan BPI Danantara
BP BUMN dan BPI Danantara memiliki peran berbeda.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 26 September 2025
Menkum Supratman: BP BUMN Berperan sebagai Regulator, Beda dengan BPI Danantara
Indonesia
Iwakum Ajukan Judicial Review, Ketua AJI: Penting Ingatkan Negara soal Kewajiban Lindungi Jurnalis
Ketua AJI, Nany Afrida mengatakan, langkah Iwakum yang mengajukan judical review soal UU Pers, merupakan upaya positif.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Iwakum Ajukan Judicial Review, Ketua AJI: Penting Ingatkan Negara soal Kewajiban Lindungi Jurnalis
Indonesia
Menkumham Tegaskan Pembentukan Kementerian Haji untuk Perkuat Sistem dan Jawab Kebutuhan Jutaan Calon Jemaah
RUU ini juga akan menyempurnakan mekanisme dan akuntabilitas dalam ekosistem ekonomi haji dan umrah
Angga Yudha Pratama - Senin, 25 Agustus 2025
Menkumham Tegaskan Pembentukan Kementerian Haji untuk Perkuat Sistem dan Jawab Kebutuhan Jutaan Calon Jemaah
Indonesia
501 Warga Binaan Rutan Kelas 1 Solo Dapat Remisi
Remisi ini dapat mengurangi angka penghuni di Rutan Kelas 1 Surakarta.
Frengky Aruan - Selasa, 19 Agustus 2025
501 Warga Binaan Rutan Kelas 1 Solo Dapat Remisi
Indonesia
Setya Novanto Bebas dari Penjara karena Hukumannya Dipotong, KPK Tegaskan tak Ikut Campur
Bukan lagi menjadi kewenangan KPK, tetapi menjadi urusan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Dwi Astarini - Senin, 18 Agustus 2025
Setya Novanto Bebas dari Penjara karena Hukumannya Dipotong, KPK Tegaskan tak Ikut Campur
Indonesia
375 Ribu Napi Dapat Remisi saat HUT ke-80 RI, Negara Hemat Pengeluaran untuk Uang Makan Sampai Rp 639 Miliar
Pemberian remisi bukan sekadar pengurangan masa pidana, melainkan juga penghargaan negara kepada warga binaan yang telah menunjukkan perilaku positif selama pembinaan.
Dwi Astarini - Senin, 18 Agustus 2025
375 Ribu Napi Dapat Remisi saat HUT ke-80 RI, Negara Hemat Pengeluaran untuk Uang Makan Sampai Rp 639 Miliar
Indonesia
Pekerja Media Terkena PHK secara Tiba-tiba, Tanpa Kompensasi, Pesangon, AJI Desak Kemenaker Aktif
Berdasarkan data yang dihimpun oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, ada ratusan pekerja media yang terkena PHK dalam beberapa bulan terakhir dan kebanyakan tidak mendapat pemenuhan hak sesuai dengan aturan.
Frengky Aruan - Kamis, 05 Juni 2025
Pekerja Media Terkena PHK secara Tiba-tiba, Tanpa Kompensasi, Pesangon, AJI Desak Kemenaker Aktif
Bagikan