Puan: Fasilitas dan Kenyamanan Penyelenggaraan Haji 2023 Jadi Evaluasi Bersama
Ketua DPR RI Puan Maharani usai melaksanakan Shalat Id di Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (22/4/2023). (ANTARA/HO-DPR RI)
MerahPutih.com - Pelaksanaan haji pada tahun 2023 masih memiliki sejumlah catatan untuk dievaluasi. Hal itu khususnya untuk fasilitas kenyamanan jemaah haji Indonesia yang masih belum bisa dilengkapi atau dilakukan secara baik.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku mendapatkan masukan bahwa banyak sekali jemaah yang fasilitas atau kenyamanannya belum bisa dilengkapi atau dilakukan secara baik sesuai dengan harapan.
Baca Juga
"Seperti Indonesia mendapatkan 8000 kuota tambahan jemaah haji dengan waktu yang sangat mepet dengan pelaksanaan. Namun kondisi di lapangan ternyata banyak sekali masalah-masalah yang kemudian memang harus kita perbaiki dan kita evaluasi untuk tahun depan,” kata Puan di Jakarta, Senin (3/6).
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini menyampaikan adanya penambahan kuota haji yang diberikan dalam waktu yang sangat sempit itu, ternyata tidak dibarengi dengan kesiapan fasilitas dan pelayanan.
Baca Juga
Menurut Puan, kekurangan bukan hanya dari Pemerintah Indonesia, tapi juga Pemerintah Saudi terkait dengan pelayanan jemaah haji Indonesia.
“Jadi, ini mungkin ke depan, terkait pelayanan dan fasilitas serta kuota tambahan jemaah haji sama-sama kita evaluasi bersama, bagaimana kemudian Insya Allah pada tahun depan ketidaknyamanan dari para jemaah haji Indonesia tidak akan terulang lagi,” ujarnya.
Untuk diketahui bersama, Timwas Haji DPR telah menemukan sejumlah catatan terkait pelaksaan Haji tahun 2023 ini. Hal pertama yang dikritisi adalah mashariq atau penyedia layanan haji dari Arab Saudi.
Timwas Haji DPR menilai layanan mashariq itu tidak memenuhi komitmen selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Terutama soal kapasitas tenda dan kamar mandi. Kemudian Timwas menyoroti distribusi asupan makanan bagi jemaah haji saat di Mina yang sering terlambat.
Selain itu , fasilitas kamar mandi di tenda Mina dan Arafah yang masih sangat terbatas dan jauh dari kapasitas jumlah jemaah. Sehingga antrean panjang sangat terlihat dalam penggunaan toilet.
Hal lain adalah akomodasi atau transportasi jemaah haji yang terlambat mengantar Jemaah di Muzdalifah yang menyebabkan terjadinya insiden di sana. (Pon)
Baca Juga
Timwas DPR Beberkan Sejumlah Temuan Terkait Pelaksanaan Haji
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Biaya Haji Turun, Puan Sebut Terapkan Prinsip Berkeadilan Bagi Seluruh Calon Jemaah
Rapat Paripurna DPR Lantik PAW Anggota DPR Pengganti Gus Alam
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Puan Maharani: Cermati Dulu Rekam Jejaknya
2 Syarikah Ditunjuk Urus Haji 2026, DPR Ingin Pastikan Komitmen Pelayanan Terbaik
Komnas Haji Apresiasi Biaya Haji 2026 Turun, Minta Kualitas Layanan Tetap Maksimal
Ongkos Haji 2026 Diketok Rp 54,19 Juta, Jemaah Punya Waktu Pelunasan 6 Bulan