Profesor MIT Komentari Pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia

MerahPutih.com - Indonesia akan memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Saat ini, proses pembangunan ibu kota baru terus berlanjut.

Ilmuwan Massachusetts Institute of Technology (MIT) Amerika Serikat mengingatkan pentingnya mendesain ibu kota negara yang tangguh terhadap iklim.

Pandangan tersebut disampaikan Lawrence Vale, profesor Urban Design and Planning MIT yang menjadi pembicara dalam MIT-ITB Research Partnership dalam bahasan Global Perspectives and Key Issues on National Capital City Relocation and Resilience, Selasa (28/9).

Baca Juga:

Ibu Kota Baru Dilengkapi Bendungan Seharga Rp1,4 Triliun

“Kita perlu mempertimbangkan kota secara holistik menggunakan empati sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil. Kita juga perlu merefleksikan identitas profesional kita, sebagai mahasiswa, profesor, ataupun pejabat dalam penekanan isu climate sustainability dalam perencanaan kota, dengan mengurangi kerentanan lingkungan dan menghasilkan ruang publik yang berkualitas dan partisipatif,” papar Vale.

Lawrence Vale mengatakan, dalam membangun permukiman perkotaan yang tangguh terhadap iklim, perlu memperhatikan semua keterampilan desain dalam pengembangan kota secara holistik.

Ia memaparkan berbagai preseden pembangunan ibu kota baru dari seluruh dunia, seperti Washington DC, Brasilia, Abuja, Putrajaya dan lainnya. Berbagai alasan melatarbelakangi pemindahan ibu kota di dunia, seperti keamanan, ekonomi, kapitalisasi, dan tekanan politik.

Vale mengobservasi kondisi Indonesia yang sedang mulai mengadministrasikan ibu kota negara secara eksekutif dan yudikatif lewat berbagai fasilitas yang mulai dibangun, seperti kereta api ke bandara.

Ia menyebut, ada kemiripan antaran ibu kota negara Indonesia dan Putrajaya, sebuah kota di Malaysia. Kedua kota ini sama-sama dikembangkan dari hutan.

Dari situ terdapat pelajaran penting yang dapat dilaksanakan sebagai upaya tanggung jawab terhadap lingkungan kawasan ibu kota negara yang sedikit banyak akan berubah.

Dibutuhkan pertimbangan perancangan dan analisis politik yang serius terkait ini. Upaya yang dilakukan di masa lalu dalam merancang dan mengembangkan kawasan sering kali menjadi kunci dimensi.

Ada empat prinsip untuk mencapai proses perencanaan dan pembangunan kawasan yang adil dan peduli terhadap ketahanan iklim, yaitu fokus terhadap desain lingkungan kota untuk menghindari terlewatinya daya dukung lahan, dukungan terhadap struktur masyarakat, perlu pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penjaminan keamanan serta pendekatan kota yang adil dan legal.

Baca Juga:

PUPR Berharap 2021 Konstrusi di Ibu Kota Baru Dimulai

Di sisi lain, program yang dikembangkan dalam IKN harus mempertahankan desain dan perencanaan lingkungan yang eco-friendly.

Maka, urgensi pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan pihak yang dapat mengintervensi sangat dibutuhkan dalam menjaga kawasan lindung, termasuk ruang terbuka hijau, sekaligus memberikan rasa keamanan bagi masyarakat yang kelak tinggal di ibu kota negara.

Dibutuhkan pula solidaritas kolektif antarmasyarakat. Sehingga basis masyarakat informal perlu dipertimbangkan dalam perencanaan ibu kota negara.

Sustainability "ketahanan" kota yang adil berkaitan dengan upaya pemerintah mengatur area dan manusia yang ada di dalamnya. Maka rancangan ibu kota seharusnya dibuat lebih holistik dengan fokus terhadap alokasi fasilitas utama pemerintah nasional di zona tertentu. (Iman Ha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Kemenko Marves Terus Jalin Komunikasi dengan Investor Terkait Pembangunan Ibu Kota Baru