PPP Ingin Kader Jadi Cawapres Ganjar, Ungkit Duet Megawati-Hamzah Haz

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 26 April 2023
PPP Ingin Kader Jadi Cawapres Ganjar, Ungkit Duet Megawati-Hamzah Haz

Plt. Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono di Harlah ke-50 PPP di ICE BSD, Tangerang, Banten, Jumat (17/2). ANTARA/Putu Indah Savitri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengumumkan dukungannya kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di Pilpres 2024.

Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono menuturkan, berdasarkan mandat yang diberikan oleh forum Rapimnas V, partainya melakukan komunikasi dan langkah-langkah politik demi mencari pendamping Ganjar.

Baca Juga

PPP Putuskan Ganjar Pranowo sebagai Capres di Pilpres 2024

Mardiono menegaskan keputusan ingin memajukan kader sebagai cawapres Ganjar merupakan hasil rapat konstitusi partai berlambang Ka'bah itu.

"Kami mendorong kader PPP dapat dipasangkan sebagai bakal calon wakil presiden Republik Indonesia mendampingi Bapak Ganjar Pranowo," kata Mardiono di Sleman, Rabu (26/4).

Baca Juga

PPP Umumkan Nama Calon Presiden Besok

Ia mengungkit sosok Hamzah Haz sebagai wakil presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri.

"Keinginan ini bukan harapan yang berlebihan mengingat kader PPP, Bapak Dr H Hamzah Haz pernah menjabat sebagai wakil presiden mendampingi Ibu Megawati Soekarnoputri," imbuh dia.

Seperti diketahui, Ganjar sudah resmi ditetapkan menjadi capres dari PDIP. Pengumuman itu disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 21 April lalu.

Seiring dukungan resmi yang disampaikan PPP, maka jumlah partai pendukung Ganjar pun bertambah.

Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Hati Nurani Rakyat secara resmi telah menyatakan dukungan kepada Ganjar. (Knu)

Baca Juga

PPP Umumkan Bakal Calon Presiden 2024 Hari Ini

#Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #Ganjar Pranowo #Pilpres #Capres 2024 #Pemilu #Partai Politik
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Ditulis Oleh

Joseph Kanugrahan

Berita Terkait

Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Formappi berharap Partai memberikan langkah tegas dengan menghentikan penuh status mereka di DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Indonesia
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Aturan penonaktifan anggota DPR tertuang dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Indonesia
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Keputusan tersebut merupakan komitmen para ketum parpol untuk memastikan wakil rakyat tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dwi Astarini - Minggu, 31 Agustus 2025
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Indonesia
Puan: Parpol Bukan Sekadar Kendaraan Kekuasaan, tetapi Jembatan untuk Rakyat
Parpol harus jadi tempat para pemimpin yang bukan hanya pandai berbicara, tetapi juga mampu berpihak, bekerja, dan berani mengambil risiko demi rakyat.
Frengky Aruan - Jumat, 15 Agustus 2025
Puan: Parpol Bukan Sekadar Kendaraan Kekuasaan, tetapi Jembatan untuk Rakyat
Bagikan