PPP Ingin Kader Jadi Cawapres Ganjar, Ungkit Duet Megawati-Hamzah Haz

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 26 April 2023
PPP Ingin Kader Jadi Cawapres Ganjar, Ungkit Duet Megawati-Hamzah Haz

Plt. Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono di Harlah ke-50 PPP di ICE BSD, Tangerang, Banten, Jumat (17/2). ANTARA/Putu Indah Savitri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengumumkan dukungannya kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di Pilpres 2024.

Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono menuturkan, berdasarkan mandat yang diberikan oleh forum Rapimnas V, partainya melakukan komunikasi dan langkah-langkah politik demi mencari pendamping Ganjar.

Baca Juga

PPP Putuskan Ganjar Pranowo sebagai Capres di Pilpres 2024

Mardiono menegaskan keputusan ingin memajukan kader sebagai cawapres Ganjar merupakan hasil rapat konstitusi partai berlambang Ka'bah itu.

"Kami mendorong kader PPP dapat dipasangkan sebagai bakal calon wakil presiden Republik Indonesia mendampingi Bapak Ganjar Pranowo," kata Mardiono di Sleman, Rabu (26/4).

Baca Juga

PPP Umumkan Nama Calon Presiden Besok

Ia mengungkit sosok Hamzah Haz sebagai wakil presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri.

"Keinginan ini bukan harapan yang berlebihan mengingat kader PPP, Bapak Dr H Hamzah Haz pernah menjabat sebagai wakil presiden mendampingi Ibu Megawati Soekarnoputri," imbuh dia.

Seperti diketahui, Ganjar sudah resmi ditetapkan menjadi capres dari PDIP. Pengumuman itu disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 21 April lalu.

Seiring dukungan resmi yang disampaikan PPP, maka jumlah partai pendukung Ganjar pun bertambah.

Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Hati Nurani Rakyat secara resmi telah menyatakan dukungan kepada Ganjar. (Knu)

Baca Juga

PPP Umumkan Bakal Calon Presiden 2024 Hari Ini

#Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #Ganjar Pranowo #Pilpres #Capres 2024 #Pemilu #Partai Politik
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Nobar 'Ghost in the Cell', Ganjar Pranowo: Sindirannya Nyelekit
Ganjar menambahkan bahwa media seni dan budaya penting untuk melatih kepekaan agar para pemimpin dan masyarakat selalu sadar terhadap realitas.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
Nobar 'Ghost in the Cell', Ganjar Pranowo: Sindirannya Nyelekit
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Bagikan