Polisi Prediksi Hoaks Pemilu Mulai Bermunculan di Tahun Ini

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Januari 2022
Polisi Prediksi Hoaks Pemilu Mulai Bermunculan di Tahun Ini

Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemilu 2024 tingal 2 tahun lagi. Yang menarik, Pemilu kali ini akan memperebutkan kursi Presiden RI yang ditinggalkan Presiden Joko Widodo karena habis masa jabatannya, termasuk Pileg.

Selain Pilpres dan Pileg, pada 2024 juga akan berlangsung Pilkada yang berlangsung secara serentak. Polri menduga, konstentasi politik akan mendorong maraknya berita bohong.

Baca Juga:

Di HUT PDIP, Megawati Sebut Turba Cara Paling Efektif Menangkan Pemilu 2024

"Prediksi kami di tahun 2022 sampai jelang 2024 situasi seperti itu (muncul berita bohong) akan kembali muncul dan kita harus antisipasi bersama," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo dalam keteranganya yang dikutip, Rabu (12/1).

Dedi mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk institusi pendidikan untuk turut berperan dalam mengantisipasi penyebaran berita bohong. Kaum muda diyakininya, dapat membantu memerangi berita hoaks sekaligus memberikan edukasi guna mencerdaskan bangsa.

"Sehingga bangsa ini tidak akan mudah terpecah belah," jelasnya.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan surat pemanggilan telah dilayangkan Kamis (6/1) kemarin kepada Ferdinand Hutahaean. ANTARA/Laily Rahmawaty/am.
Caption

Menurut Dedi, langkah antisipasi gangguan kamtibmas itu bisa dilakukan dengan kebersamaan, meningkatkan persatuan dan kesatuan, menyadari Indonesia adalah bangsa yang besar.

"Jangan sampai terprovokasi oleh orang-orang yang ingin memecah belah bangsa ini," ungkap mantan Kapolda Kalimantan Tengah itu.

Dedi mengungkap, kalender Kamtibmas 2022 akan menjadi acuan Polri dalam memitigasi gangguan kamtibmas yang timbul pada Januari-Desember. Menurut dia, suasana kamtibmas yang kondusif akan membuat ekonomi Indonesia jauh semakin baik.

"Investasi juga akan semakin bisa masuk, dan pembangunan akan bisa berkembang dengan sangat baik. Sehingga, kesejahteraan masyarakat bisa kita wujudkan bersama," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Politisi Gerindra Desak Bahlil Buka Nama Pengusaha yang Minta Pemilu Ditunda

##HOAKS/FAKTA #Penyebar Hoaks #Polisi #Pemilu #Pilkada 2024 #Pileg
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Perekat Nusantara Kritik Tim Transformasi Reformasi Polri, Sebut tak Punya Legitimasi Hukum
Perekat Nusantara mengkritik Tim Transformasi Reformasi Polri. Sebab, pembentukannya dinilai tak memiliki legitimasi hukum.
Soffi Amira - 36 menit lalu
Perekat Nusantara Kritik Tim Transformasi Reformasi Polri, Sebut tak Punya Legitimasi Hukum
Indonesia
Mau Ubah Wajah Polri sesuai Ekspektasi Rakyat, Tim Transformasi Fokus Benahi Moral dan Birokrasi
Polri kini mulai mencanangkan agenda transformasi dan reformasi. Tim Transformasi Reformasi Polri ingin mengubah wajah Kepolisian sesuai ekspektasi masyarakat.
Soffi Amira - 54 menit lalu
Mau Ubah Wajah Polri sesuai Ekspektasi Rakyat, Tim Transformasi Fokus Benahi Moral dan Birokrasi
Indonesia
Di Balik Kapolri Bentuk Tim Transformasi Reformasi Polri, Salah Satunya Penuhi Harapan Warga
Pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri ini menindaklanjuti aspirasi masyarakat tentang perbaikan di tubuh Polri.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 22 September 2025
Di Balik Kapolri Bentuk Tim Transformasi Reformasi Polri, Salah Satunya Penuhi Harapan Warga
Indonesia
Penggunaan Sirine-Strobo di Jalan Jadi Sorotan Tajam, Komisi III DPR: Bisa Lahirkan Budaya Arogansi
Penggunaan sirine dan strobo kini jadi sorotan tajam. Komisi III DPR RI menilai, praktik tersebut bisa menumbuhkan budaya arogan di jalan.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Penggunaan Sirine-Strobo di Jalan Jadi Sorotan Tajam, Komisi III DPR: Bisa Lahirkan Budaya Arogansi
Indonesia
Sudah Dibatasi, DPR Dapat Laporan Sirine dan Strobo Pengawalan Pejabat Ganggu Banyak Orang
DPR mengungkapkan, bahwa kerap mendapat laporan soal sirine dan strobo pengawalan pejabat yang mengganggu banyak orang.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Sudah Dibatasi, DPR Dapat Laporan Sirine dan Strobo Pengawalan Pejabat Ganggu Banyak Orang
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Jokowi Marah Setelah Prabowo Masukan Anies ke Deretan Menteri Kabinet Merah Putih
Akun Facebook “Atun Trisnawati” mengunggah narasi yang menyebut Jokowi tak suka dengan keputusan Prabowo
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Jokowi Marah Setelah Prabowo Masukan Anies ke Deretan Menteri Kabinet Merah Putih
Indonesia
Arema FC Vs Persib Bandung, 1.700 Personel Dikerahkan, Pengamanan Dibagi ke Dalam 4 Ring Antisipasi Kerawanan
Laga besar tersaji ketika Arema FC menjamu Persib Bandung di pekan keenam Super League 2025/2026. Senin (22/9).
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
Arema FC Vs Persib Bandung, 1.700 Personel Dikerahkan, Pengamanan Dibagi ke Dalam 4 Ring Antisipasi Kerawanan
Indonesia
Diminta Perbaiki Etika saat Kawal Pejabat, Polisi Wajib Berterima Kasih kepada Pengguna Jalan
Polisi diminta memperbaiki etika saat mengawal pejabat. Korlantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho mengatakan, personelnya harus berterima kasih kepada pengguna jalan.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Diminta Perbaiki Etika saat Kawal Pejabat, Polisi Wajib Berterima Kasih kepada Pengguna Jalan
Indonesia
Selain Pejabat dan Kepala Daerah, Polisi Wajib Lapor ke Atasan jika Diminta Kawal Tokoh Masyarakat hingga Agama
Polisi kini wajib lapor ke pimpinan jika diminta mengawal tokoh masyarakat dan agama. Hal itu diungkapkan oleh Kakorlantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Selain Pejabat dan Kepala Daerah, Polisi Wajib Lapor ke Atasan jika Diminta Kawal Tokoh Masyarakat hingga Agama
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Setuju Kirim 10 Juta WNI ke Jepang
Program pengirima 10 juta WNI ke Jepang ini disebut-sebut bakal berlangsung setidaknya lima tahun kedepan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Setuju Kirim 10 Juta WNI ke Jepang
Bagikan