PMI Butuh Rp200 Miliar Buat Operasi Penanganan COVID-19
Test massa COVID 19 oleh Mabes Polri. (Foto: Kanugrahana)
MerahPutih.com - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) sekaligus mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan, setidaknya sampai akhir 2020, PMI membutuhkan biaya sekitar Rp200 miliar untuk operasi penanganan COVID-19. Sementara itu dana yang terkumpul di PMI baru mencapai 50 persen dari total kebutuhan.
Ia menegaskan, hanya sedikit dua cara untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia.
"Hanya ada dua cara untuk mengatasi COVID-19 ini, yaitu hindari dan matikan. Hindari adalah dengan melakukan 3M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan itu butuh partisipasi masyarakat untuk disiplin menjalankannya," katanya di sela sela perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 PMI di Markas Pusat PMI, Jakarta, Kamis, (17/9)
Baca Juga:
Kemenkes Jadi Penyumbang Klaster COVID-19 Terbanyak di Jakarta
Menurut dia partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui kedisiplinan untuk mematuhi protokol kesehatan terkait COVID-19. Sementara pengusaha diharapkan memberikan donasi guna memutus mata rantai penularan COVID-19.
Salah satunya adalan dengan memberikan sumbangan untuk penyemprotan disinfektan secara massif dan intensif, seperti yang dilakukan oleh PMI selama enam bulan terakhir.
Terkait pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta, JK mengatakan, agar PSBB dapat menunjukkan hasil yang sesuai harapan, maka perlu ada ketegasan dan sanksi dari pemerintah untuk mendisiplinkan masyarakat.
Menurutnya, hanya sanksi dan ketegasan yang dapat mendisiplinkan masyarakat sebagaimana yang dilakukan oleh negara-negara yang berhasil menurunkan jumlah penularan COVID-19.
"PSBB itu sangat tergantung pada disiplin masyarakat dan kedisiplinan itu tergantung pada ketegasan dan sanksi dari pemerintah, karena itu pemerintah harus tegas dan menjatuhkan sanksi kepada siapa pun yang melanggar disipilin," katanya.
Baca Juga:
Terjadi Lonjakan Penambahan Pasien COVID-19 di RS Wisma Atlet
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Komisi II DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Mafia Tanah dalam Kasus Lahan Jusuf Kalla
Eks Wapres JK Murka Gara-Gara Mafia Tanah, Ini Duduk Perkaranya Versi Kepala BPN
Eks Wapres JK Geram, Tanahnya di Makassar Jadi Korban Mafia Tanah
Jusuf Kalla, Nasaruddin Umar dan Arsjad Rasjid Serukan Perdamaian Dunia di Roma
Penanganan Penyakit Tuberculosis Bakal Contoh Pola Pandemi COVID-19
Kasus ISPA di Jakarta Naik Gara-Gara Cuaca, Warga Diminta Langsung ke Faskes Jika Ada Gejala
Cari Silfester Matutina Tak Ketemu, Jaksa Minta Tolong Pengacara Serahkan Jika Benar di Jakarta
Wapres Ke 10 dan 12 RI Jusuf Kalla Ikuti RDPU bahas RUU Pemerintahan Aceh
Hadiri Pelantikan Pengurus Baru, Pramono Ingin PMI DKI Jakarta Beda dari Daerah Lain
JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit