Pimpinan DPRD DKI Sebut Panduan Belajar Online Menteri Nadiem Tak Jelas

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 15 Juni 2020
Pimpinan DPRD DKI Sebut Panduan Belajar Online Menteri Nadiem Tak Jelas

Mendikbud Nadiem Makarim (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Wakil ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani menilai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim belum memberikan solusi yang baik dan jelas untuk proses belajar jarak jauh di saat pandemi COVID-19.

Menurut Zita, Menteri Nadiem harus juga memperhatikan alat dan media penunjang seperti akses internet saat belajar online bagi para siswa. Sebab kata Zita, ada orang tua murid yang tak bisa membeli internet karena melemahnya ekonomi di tengah wabah corona.

Baca Juga:

Proses PPDB Picu Keberatan dan Sulitkan Orang Tua Peserta Didik

"Kita belum ada panduan yang jelas. Kasihan anak-anak. Apalagi dari keluarga yang tidak mampu, BLT dari pemerintah habis buat hidup, bagaimana mau beli paket internet. Anak-anak bisa depresi dan trauma," kata Zita kepada Merahputih.com, Senin (15/6).

Melihat kondisi itu, Zita Anjani, menulis sebuah surat terbuka yang beredar di berbagai forum percakapan.

Ia berharap Mendikbud menyempatkan diri untuk membaca surat terbukanya itu dan membuka dialog seluas-luasnya dengan pelaku pendidikan.

Baca Juga:

DPR Duga Proses PPDB Berpotensi Terjadi KKN

"Di DKI, kami sudah coba dorong apa yang kami bisa, namun kuncinya ada di pemerintah pusat. Tidak mungkin daerah bikin kurikulum sendiri. Juplak-juknis kan harus dari pemerintah pusat. Kami harap Mas Menteri membuka ruang bicara seluas-luasnya hari ini," pungkas Zita. (Asp)

#DPRD #DPRD DKI Jakarta #Nadiem Makarim #Sekolah #COVID-19 #New Normal
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Kasus bullying kini kembali terjadi di sekolah swasta, tepatnya Gandhi School Ancol. DPRD DKI Jakarta sudah menerima aduan orang tua korban.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Indonesia
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta soroti lemahnya kurikulum dan rendahnya jumlah guru bersertifikat di Jakarta yang dinilai berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Anggota DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) memuji kemajuan transportasi Jakarta yang kini melampaui Kuala Lumpur dan Bangkok, serta mendorong layanan publik yang lebih manusiawi menjelang usia 500 tahun Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Indonesia
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan, bahwa sampai saat ini belum ada kenaikan tarif Transjakarta.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Indonesia
Jumlah Sekolah Rakyat Capai 164 Unit, Melebihi Target Yang Ditentukan Buat 2025
Saat ini program Sekolah Rakyat telah memasuki paket ketiga, dengan jumlah siswa awal sebanyak 100 orang.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 01 November 2025
Jumlah Sekolah Rakyat Capai 164 Unit, Melebihi Target Yang Ditentukan Buat 2025
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Bagikan