Pilkada Saat COVID-19 Untungkan Oligarki Politik Hingga Petahana

Ilustrasi satu TPS di Sulawesi Tengah. KPU di Sulawesi Tengah tidak menambah TPS karena rata-rata jumlah pemilih di setiap TPS kurang dari 500 pemilih pada Pilkada 2020. (Foto: ANTARA)
Merahputih.com - Pengamat politik Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Mikhael Raja Muda Bataona menilai pelaksanaan pilkada 2020 yang berlangsung ditengah pandemi COVID-19 akan menguntungkan oligarki politik.
"Menurut saya, pilkada di tengah pandemi ini akan sangat menguntungkan oligarki politik, juga petahana dan calon-calon baru yang punya kekuatan uang dan logistik," kata Mikhael Raja Muda Bataona dikutip Antara, Selasa (23/6).
Baca Juga:
KPK Telisik Dugaan Pembelian Makam San Diego Hills untuk Nurhadi dan Istri
Hal itu dikatakan berkaitan dengan pelaksanaan pilkada 2020, dan siapakah yang lebih diuntungkan jika kampanye dilakukan secara online.
Bagi partai politik yang selama ini sudah bekerja, termasuk di tengah pandemi COVID-19 tentu akan mudah.
Tetapi akan sulit bagi partai yang selama ini tidak punya simpati dan empati ke rakyat di tengah pandemi, kata pengajar Ilmu Komunikasi Politik dan Teori Kritis pada Fakultas Ilmu Sosial Politik Unwira itu.

Hanya saja, masalahnya adalah sulitnya materi kampanye menjangkau pemilih-pemilih yang tidak biasa bermedia sosial, tambah pengajar investigatif news dan jurnalisme konflik pada Fisip Unwira Kupang itu.
"Masalahnya juga adalah sulitnya materi kampanye menjangkau pemilih-pemilih yang tidak biasa bermedia sosial. Itu juga akan menjadi tantangan serius bagi partai dan calon yang diusung," beber dia.
Baca Juga:
Rakyat Pikirkan Pandemi, RUU HIP Dinilai Tidak Punya Urgensi
Sehingga, pilkada di tengah pandemi ini akan sangat menguntungkan oligarki politik, juga petahana dan calon-calon baru yang punya kekuatan uang dan logistik.
"Dengan singakatnya waktu kampanye serta sulitnya pengawasan akan menjadikan pilkada 2020 ini sedikit berbeda, di mana variabel logistik akan sangat berpengaruh di samping ketokohan calon dan elektabilitasnya," katanya menambahkan. (*)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah

KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung

KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres

16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah

Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru

Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru

Ciri-Ciri dan Risiko Warga Yang Alami Long COVID

Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029

NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029

DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
