Petinggi Parpol Ramai-ramai Tolak Penundaan Pemilu 2024


Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab (UEA). (Foto: Istimewa)
MerahPutih.com - Wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 disuarakan sejumlah petinggi partai politik. Mereka mengungkapkan berbagai macama alasan agar Pemilu ditunda.
Namun, tidak semua para pimpinan parpol setuju dengan ide tersebut. Salah satunya adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ia menegaskan akan tetap menghormati konstitusi.
Baca Juga
"Pak Prabowo Subianto menyatakan beliau menghormati konstitusi kita dan ingin terus menjaga konstitusi kita, serta merawat demokrasi kita yang sehat," kata Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak di Jakarta, Rabu (2/3).
Terkait dengan wacana penundaan pemilu 2024. Pak @prabowo menghormati konstitusi kita dan Proses Demokrasi yang sehat serta terus menjaga silaturahim dengan pimpinan partai politik lainnya" ????????????????????
— Dahnil A Simanjuntak (@Dahnilanzar) March 1, 2022
Dalam konstitusi RI, UUD 1945, dinyatakan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
Dahnil mengatakan Prabowo yang juga Menteri Pertahanan itu ingin menjaga demokrasi sehat di Indonesia. Prabowo yang dikenal tiga kali ikut Pilpres ini juga terus menjalin komunikasi dengan sejumlah tokoh politik.
"Pak Prabowo juga terus komunikasi dan bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh politik lainnya, baik dari partai politik maupun tokoh-tokoh lainnya," ujarnya.
Baca Juga
Cak Imin Pasrah Jika Istana Tidak Respon Usulan Penundaan Pemilu
Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menyatakan partainya memegang teguh aturan bernegara merujuk pada konstitusi.
Paloh mengemukakan, Partai Nasdem tidak ingin dianggap sebagai pengkhianat reformasi. Karena itu, Nasdem menolak pengunduran pemilu.
"Ketika ingin menempatkan kepentingan bangsa, maka kita akan menempatkan sesuai konstitusi. Nah, kalau konstitusinya berbicara seperti itu (dua periode), maka NasDem akan berada paling depan (mematuhi aturan)," kata Paloh dalam siaran pers.
Sikap Gerindra dan Nasdem itu menambah jumlah partai politik yang menolak penundaan pemilu setelah sebelumnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan mengambil sikap yang sama.
Seperti diketahui Ketum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan penundaan Pemilu 2024. Usul ini disetujui Ketum PAN Zulkifli Hasan. (Knu)
Baca Juga
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Prabowo Bakal Pidato di Sidang Umum PBB, Ulangi Perjuangan Diplomasi Ayahnya

Kunjungi Expo 2025 Osaka, Prabowo Bawa 'Oleh-oleh' Proyek Investasi Rp 392 Triliun

Tiba Jepang, Presiden Prabowo Bawa Misi Khusus di Expo 2025 Osaka

Prabowo Lawatan ke Jepang Lanjut Hadiri Sidang Umum PBB, Pulang Tanah Air 27 September

Gibran tak Hadiri Reshuffle Kabinet, Jokowi Berikan Pembelaan

DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT

DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM

Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat

Menpora Erick Thohir Buka ke Publik Isi Bisikan Presiden Prabowo

Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
