Penunjukkan Ahok sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Baru Dianggap Picu Kegaduhan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 05 Maret 2020
Penunjukkan Ahok sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Baru Dianggap Picu Kegaduhan

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengamat maket desain ibu kota baru di Jakarta, Senin, (23/12) (Foto: Twitter @KemenPU)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat politik Ujang Komarudin menilai, rencana menunjuk Basuki Tjahaka Purnama (Ahok) sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara berpotensi menimbulkan masalah.

Ujang mengatakan, masih banyak sosok lain yang lebih tepat.

Baca Juga:

Sandiaga Uno Puji Kinerja Ahok di Pertamina

"Masih banyak yang lain yang layak menjabat sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara Baru. Ahok sudah mendapat kompensasi dari Jokowi menjadi Komut Pertamina," kata Ujang kepada merahputih.com di Jakarta, Kamis (5/3).

Ujang mengatakan, jika dia diangkat jadi Kepala Otorita Ibu Kota Baru, akan mendapat sentimen negatif, baik pada Ahok maupun pada pemerintah.

"Karena Ahok pernah dipidana dan pernah dipenjara," kata Ujang.

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berfoto bersama warga. (Foto: Twitter @basukibtp)
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berfoto bersama warga. (Foto: Twitter @basukibtp)

Masyarakat akan semakin tak percaya pada pemerintahan Jokowi. Penunjukan itu dianggap seperti dipaksakan.

"Bisa saja kepala otorita ini menjadi bagian dari bagi-bagi jabatan yang dilakukan oleh pemerintah;" terang Ujang.

"Cari figur lain. Bangsa ini tak kekurangan orang tuk jadi kepala otorita," sebut Ujang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut kalau saat ini sudah ada empat kandidat pemimpin Badan Otorita Ibu Kota Baru. Salah satu kandidat yaitu Basuki Tjahaja Purnama (BTP atau Ahok).

Baca Juga:

PA 212 Tolak Ahok jadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru

Berbeda dengan daerah lain, ibu kota baru akan dikelola khusus oleh sebuah badan otorita. Pemimpin otorita ditunjuk dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Selain Ahok, tiga calon pemimpin ibu kota baru lainnya yakni Menristek Bambang Brodjonegoro, Dirut PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tumiyana, dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Dilihat dari rekam jejaknya, Ahok sendiri jadi kandidat pemimpin ibu kota baru yang paling jadi perhatian publik. Ahok punya jam terbang tinggi sebagai kepala daerah.

Pria asal Belitung ini pernah memimpin Ibu Kota Jakarta, menggantikan Jokowi yang terpilih menjadi Presiden tahun 2014. Sebagai gubernur pengganti, Ahok didampingi oleh wakilnya Djarot Saiful Hidayat. (Knu)

Baca Juga:

Efek Kejut AHY Dinilai Sudah Habis Buat Lawan Ahok dan Anies

#Basuki Tjahaja Purnama #Pemindahan Ibu Kota
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Berita Foto
Gubernur DKI Pramono Anung: Jakarta Tetap Ibu Kota Negara Sebelum Terbit Keppres
Suasana kepadatan lalu-lintas di Kawasan Simpang Susun Semanggi, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 13 Mei 2026
Gubernur DKI Pramono Anung: Jakarta Tetap Ibu Kota Negara Sebelum Terbit Keppres
Indonesia
Pengamat Nilai Kesaksian Ahok Bongkar Borok Tata Kelola Pertamina 2013-2024, Kejaksaan Harus Tindaklanjuti
Sejauh ini, tim penyidik Jampidsus Kejagung menetapkan 18 tersangka yang berasal dari jajaran petinggi BUMN, perusahaan rekanan, hingga pengusaha swasta kenamaan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 01 Februari 2026
Pengamat Nilai Kesaksian Ahok Bongkar Borok Tata Kelola Pertamina 2013-2024, Kejaksaan Harus Tindaklanjuti
Indonesia
Ahok 'Nyanyi' di Sidang Tipikor Dugaan Korupsi Pertamina, Sebut Laporan BPK dan BPKP Bersih dari Penyimpangan
Dalam kesempatan tersebut, Ahok juga merespons dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) yang menyebut adanya kerugian negara fantastis mencapai Rp285 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Ahok 'Nyanyi' di Sidang Tipikor Dugaan Korupsi Pertamina, Sebut Laporan BPK dan BPKP Bersih dari Penyimpangan
Indonesia
Candaan Ahok Pecahkan Suasana Sidang Korupsi Pertamina yang Tegang
Negara diperkirakan menanggung kerugian total mencapai Rp285,18 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Candaan Ahok Pecahkan Suasana Sidang Korupsi Pertamina yang Tegang
Indonesia
Wapres Gibran Kejar Target Pusat Kelembagaan IKN Selesai Tahun 2027
Selain kantor legislatif, Wapres juga meninjau rencana pembangunan gedung Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 01 Januari 2026
Wapres Gibran Kejar Target Pusat Kelembagaan IKN Selesai Tahun 2027
Indonesia
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Penguasaan lahan yang terlampau lama berpotensi menyalahi Undang-Undang Pokok Agraria
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Tanggapi Pernyataan Ahok Monas akan Kebanjiran jika Tanggul Laut Mutiara Jebol
Pramono berharap hal itu tak terjadi.
Dwi Astarini - Minggu, 16 November 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Tanggapi Pernyataan Ahok Monas akan Kebanjiran jika Tanggul Laut Mutiara Jebol
Indonesia
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Qodari pernah menjelaskan bahwa IKN akan mulai berfungsi sebagai pusat operasional pemerintahan setelah semua fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif selesai dibangun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 11 November 2025
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Indonesia
Tersangka Sebut Ahok Terlibat Korupsi LNG Pertamina, Ini Reaksi KPK
Nama Ahok diseret-seret oleh tersangka mantan Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto sebagai pihak yang bertanggung jawab.
Wisnu Cipto - Jumat, 26 September 2025
Tersangka Sebut Ahok Terlibat Korupsi LNG Pertamina, Ini Reaksi KPK
Indonesia
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Kalau sikap Golkar kan sebetulnya dari awal ketika ada rencana pemindahan Ibu Kota ke IKN itu kan kita memang mendukung penuh
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Bagikan