Penjelasan Hasto Soal Pertemuan Mega, Gibran dan FX Rudy Minus Ganjar

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 15 Desember 2022
Penjelasan Hasto Soal Pertemuan Mega, Gibran dan FX Rudy Minus Ganjar

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengadakan pertemuan dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming dan Ketua PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo, setelah acara pernikahan Kaesang Pangarep-Erina Gudono, di Kota Solo, beberapa waktu lalu.

Pertemuan itu kemudian ramai jadi perbincangan publik. Hal itu karena pertemuan tersebut tidak menyertakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming dan FX Hadi Rudyatmo, adalah hal biasa dan rutin.

Baca Juga:

Banten-DKI-Jabar Jadi Kekuatan Anies, Ganjar Kuasai Jateng dan Jatim

Hasto menegaskan, ketidakhadiran Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam pertemuan tersebut bukan karena ada konflik atau alasan tertentu.

Hasto menyatakan hal itu saat ditanya wartawan di sela menjadi pembicara dalam Seminar di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada Kamis (15/12).

“Ya pertemuan Ibu Mega dan Mas Gibran kan dilakukan secara rutin. Ibu Mega sering bertemu dengan para kepala daerah dari PDI Perjuangan dan di situ Ibu Mega menyampaikan masukan-masukan. Ini bentuk perhatian Ibu Mega,” kata Hasto.

Dijelaskannya, setiap ke daerah, Megawati selalu semacam melakukan scanning atas wilayah itu. Begitu pun saat ke Solo, karena berbarengan dengan menghadiri pernikahan Kaesang, Megawati juga melihat tata kota Solo, tanaman-tanaman, dan ruang publiknya.

“Apalagi kota Solo kan juga pusat kebudayaan, sehingga dalam pertemuan itu Ibu Mega juga menerima laporan Mas Gibran dan Ibu Mega memberikan arahan terkait pertemuan itu,” ujarnya.

Baca Juga:

Momen Ganjar Bertemu Megawati di Solo

Lalu bagaimana dengan Ganjar?

Menurut Hasto, Ganjar juga diperlakukan sama dengan Gibran maupun kepala daerah PDIP lainnya. Para kepala daerah itu selalu dididik sejak awal lewat Sekolah Partai, dan kinerjanya selalu dipantau dan didorong untuk memantapkannya. Khususnya menyangkut kebijakan PDIP agar para kepala daerah membumikan Pancasila melalui kebijakan yang konkret, dalam pemberdayaan Wong Cilik.

“Karena PDI Perjuangan adalah partai yang melekat dari rakyat kecil, kaum Marhaen. Sehingga kekuasaan harus diabdikan untuk pembebasan kaum marhaen. Jadi itulah yang didialogkan oleh Ibu Mega ketika bertemu dengan para kepala daerah,” urai Hasto.

“Bagaimana kebijakan anggarannya, Bagaimana dalam penataan lingkungan, budayanya. Kebijakan legislasinya. Ibu Mega sangat detail sehingga dialog bisa berlangsung cukup lama.”

“Pak Ganjar juga sama seperti kepala daerah lainnya, tak pernah absen,” tukas Hasto.

“Tapi di Solo itu tidak ada Pak Ganjar, sementara ada Pak Gibran dan Pak FX Rudi?” cecar wartawan.

“Itu biasa, kadang kadang Ibu Mega dengan Pak Rudi, kadang ibu dengan Wali Kota Solo, kadang dengan Pak Ganjar. Itu tak ada persoalan. Karena ketika itu Ibu Mega kan datang ke Kota Solo. Tidak ke Semarang. Tidak ke Provinsi Jawa Tengah. Sehingga dialognya dengan Mas Gibran dan juga Pak Rudi,” ungkap Hasto. (Pon)

Baca Juga:

Relawan Ganjar Doakan Kaesang-Erina Langgeng sampai Rambut Putih

#Hasto Kristiyanto #PDIP #Ganjar Pranowo
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Indonesia
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Adanya penolakan tersebut berarti ada harapan dari masyarakat yang harus didengar.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Indonesia
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru akan bertentangan dengan semangat reformasi yang bertujuan membatasi kekuasaan.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Indonesia
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Soeharto kini diusulkan jadi pahlawan nasional. Politisi PDIP mengatakan, bahwa aktivis 1998 bisa dianggap sebagai pengkhianat.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Indonesia
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Hari Santri merupakan waktu yang tepat untuk menggali kembali gagasan-gagasan Islam Bung Karno yang berakar pada spiritualitas dan nasionalisme.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Bagikan