Penjelasan Hasto Soal Pertemuan Mega, Gibran dan FX Rudy Minus Ganjar

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 15 Desember 2022
Penjelasan Hasto Soal Pertemuan Mega, Gibran dan FX Rudy Minus Ganjar

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengadakan pertemuan dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming dan Ketua PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo, setelah acara pernikahan Kaesang Pangarep-Erina Gudono, di Kota Solo, beberapa waktu lalu.

Pertemuan itu kemudian ramai jadi perbincangan publik. Hal itu karena pertemuan tersebut tidak menyertakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming dan FX Hadi Rudyatmo, adalah hal biasa dan rutin.

Baca Juga:

Banten-DKI-Jabar Jadi Kekuatan Anies, Ganjar Kuasai Jateng dan Jatim

Hasto menegaskan, ketidakhadiran Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam pertemuan tersebut bukan karena ada konflik atau alasan tertentu.

Hasto menyatakan hal itu saat ditanya wartawan di sela menjadi pembicara dalam Seminar di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada Kamis (15/12).

“Ya pertemuan Ibu Mega dan Mas Gibran kan dilakukan secara rutin. Ibu Mega sering bertemu dengan para kepala daerah dari PDI Perjuangan dan di situ Ibu Mega menyampaikan masukan-masukan. Ini bentuk perhatian Ibu Mega,” kata Hasto.

Dijelaskannya, setiap ke daerah, Megawati selalu semacam melakukan scanning atas wilayah itu. Begitu pun saat ke Solo, karena berbarengan dengan menghadiri pernikahan Kaesang, Megawati juga melihat tata kota Solo, tanaman-tanaman, dan ruang publiknya.

“Apalagi kota Solo kan juga pusat kebudayaan, sehingga dalam pertemuan itu Ibu Mega juga menerima laporan Mas Gibran dan Ibu Mega memberikan arahan terkait pertemuan itu,” ujarnya.

Baca Juga:

Momen Ganjar Bertemu Megawati di Solo

Lalu bagaimana dengan Ganjar?

Menurut Hasto, Ganjar juga diperlakukan sama dengan Gibran maupun kepala daerah PDIP lainnya. Para kepala daerah itu selalu dididik sejak awal lewat Sekolah Partai, dan kinerjanya selalu dipantau dan didorong untuk memantapkannya. Khususnya menyangkut kebijakan PDIP agar para kepala daerah membumikan Pancasila melalui kebijakan yang konkret, dalam pemberdayaan Wong Cilik.

“Karena PDI Perjuangan adalah partai yang melekat dari rakyat kecil, kaum Marhaen. Sehingga kekuasaan harus diabdikan untuk pembebasan kaum marhaen. Jadi itulah yang didialogkan oleh Ibu Mega ketika bertemu dengan para kepala daerah,” urai Hasto.

“Bagaimana kebijakan anggarannya, Bagaimana dalam penataan lingkungan, budayanya. Kebijakan legislasinya. Ibu Mega sangat detail sehingga dialog bisa berlangsung cukup lama.”

“Pak Ganjar juga sama seperti kepala daerah lainnya, tak pernah absen,” tukas Hasto.

“Tapi di Solo itu tidak ada Pak Ganjar, sementara ada Pak Gibran dan Pak FX Rudi?” cecar wartawan.

“Itu biasa, kadang kadang Ibu Mega dengan Pak Rudi, kadang ibu dengan Wali Kota Solo, kadang dengan Pak Ganjar. Itu tak ada persoalan. Karena ketika itu Ibu Mega kan datang ke Kota Solo. Tidak ke Semarang. Tidak ke Provinsi Jawa Tengah. Sehingga dialognya dengan Mas Gibran dan juga Pak Rudi,” ungkap Hasto. (Pon)

Baca Juga:

Relawan Ganjar Doakan Kaesang-Erina Langgeng sampai Rambut Putih

#Hasto Kristiyanto #PDIP #Ganjar Pranowo
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Indonesia
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Suhud Alynudin resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia menggantikan Khoirudin di posisi tersebut. Hal itu disetujui dalam paripurna DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Bagikan