Pengamat Ungkap Demokrat Beruntung Jika Berkoalisi dengan PDIP

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 11 September 2023
Pengamat Ungkap Demokrat Beruntung Jika Berkoalisi dengan PDIP

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Arah politik Partai Demokrat masih belum jelas setelah minggat dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dan mencabut dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (Bacapres) di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Analis komunikasi politik Hendri Satrio alias Hensat menilai, Partai Demokrat lebih cocok gabung ke koalisi PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar Pranowo.

Baca Juga:

Demokrat Lebih Masuk Akal Gabung ke Koalisi Prabowo

Ia menilai, partai berlambang bintang mercy ini akan mendulang keuntungan apabila bergabung dengan PDIP.

Sebab, lanjut Hensat, jika partai yang dipimpin AHY bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM), akan kalah saing dengan Gerindra dan Golkar.

"PDIP ceruk pasar sendiri. Maka wajar jika diisukan lebih condong ke PDIP ketimbang Gerindra," kata Hensat saat dikonfirmasi, Senin (11/9).

Lebih jauh, Hensat menilai, ketiga partai yakni Gerindra, Golkar dan Demokrat apabila tergabung dalam satu koalisi akan terjadi kanibal. Pasalnya, ketiga partai itu memiliki basis pemilih yang sama.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: AHY dan Demokrat Geruduk Rumah Anies

Atas dasar itu, dia menilai perolehan suara bagi ketiganya untuk Pileg bahkan Pilpres 2024 tidak akan membantu Gerindra, Golkar dan Demokrat secara signifikan dalam mendongkrak elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden.

"Demokrat kalau bergabung dengan Gerindra akan ada gesekan pemilih baik itu juga dengan Golkar," paparnya.

Dengan begitu, menurut dia, berbanding terbalik apabila Partai Demokrat masuk dalam koalisi PDI Perjuangan. Sebab antara PDI Perjuangan dan Demokrat memiliki perbedaan ideologi yang membuat basis pemilih keduanya berbeda.

Maka dari itu ia berpendapat agar Demokrat memilih PDI Perjuangan setelah bercerai dengan KPP. (Asp)

Baca Juga:

Dinamika Koalisi Berubah, Demokrat Undur Rapimnas

#Partai Demokrat #PDIP #Partai Gerindra #Partai Golkar #Pengamat Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Kalau sikap Golkar kan sebetulnya dari awal ketika ada rencana pemindahan Ibu Kota ke IKN itu kan kita memang mendukung penuh
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Indonesia
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
PDIP resmi memecat Wahyudin Moridu, eks anggota DPRD Gorontalo yang ingin merampok uang negara agar miskin.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Wahyudin Moridu dipecat oleh PDIP imbas ucapannya yang viral di media sosial. Ia mengatakan, bahwa ingin merampok uang negara.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
PDIP tidak akan menoleransi perbuatan Wahyudin yang melukai hati rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
Indonesia
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan
Bahlil Lahadalia, Partai Golkar, anggota fraksi, Bimbingan Teknis, aspirasi masyarakat, wakil rakyat, Presiden Prabowo Subianto, profesionalitas, pengawalan program, anggaran daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 16 September 2025
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Pareira menjelaskan bahwa proses pengesahan ini berjalan cepat karena PDIP telah mendaftar secara daring
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Indonesia
Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak
Fraksi Gerindra juga akan berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak
Bagikan